Jakarta, FORTUNE – S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek (outlook) stabil.
Meski menjadi sinyal kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional, lembaga pemeringkat tersebut juga mengingatkan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah akan sangat ditentukan oleh kepastian arah kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya.
Dalam laporan yang dirilis Senin (13/7), S&P menilai kebijakan pemerintah mendorong penerimaan negara maupun ekspor akan memberikan dampak lebih optimal jika arah kebijakan lebih mudah diprediksi dan implementasinya berjalan konsisten.
Afirmasi peringkat itu hadir di tengah sejumlah indikator ekonomi yang mulai menunjukkan tekanan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit US$1,61 miliar, yang menjadi defisit bulanan pertama sejak April 2020.
Di sisi lain, aktivitas manufaktur juga melemah, sebagaimana tecermin pada Purchasing Managers' Index (PMI) yang turun ke level 46,9 pada Juni 2026 atau berada pada zona kontraksi.
Inflasi tahunan pun meningkat menjadi 3,34 persen.
Meski demikian, sejumlah indikator fundamental masih menunjukkan ketahanan ekonomi domestik. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026. Sementara, cadangan devisa pada Juni mencapai US$145,6 miliar, setara pembiayaan 5,5 bulan impor.
Tingkat inflasi juga masih berada pada rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Adhi Nugroho Saputro, mengatakan keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia perlu dibaca secara utuh bersama berbagai indikator ekonomi yang tengah melemah.
"Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh, karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir," kata Adhi dalam keterangannya, Rabu (15/7).
Menurutnya, catatan yang disampaikan S&P justru menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah ke depan bukan hanya merancang kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan arah kebijakan dapat diprediksi oleh pelaku usaha dan investor.
"Catatan S&P cukup terbuka. Yang menentukan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan seberapa bisa diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Ini pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan hasilnya akan cepat terbaca oleh pasar," katanya.