Sri Mulyani Minta Restu DPR Privatisasi 5 BUMN
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta restu DPR RI terkait rencana privatisasi lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema rights issue maupun penjualan langsung ke investor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kebijakan pembiayaan investasi pemerintah sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2022 dan 2023.
Sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan BUMN, katanya.
"Arah kebijakan fiskal terkait dengan investasi adalah meningkatkan peran swasta, BUMN, BLU, SWF, dan SMV dalam pembiayaan inovatif," ujarnya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Senin (29/8).
Dalam pertemuan tersebut, dia juga memaparkan lima BUMN yang masuk dalam daftar rencana privatisasi tahunan tersebut. Pertama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang 75,35 persen sahamnya dimiliki pemerintah dan 24,65 persen sisanya dimiliki publik.
Proses privatisasi Waskita ini dilakukan dengan metode rights issue dengan jenis saham yang akan dijual adalah saham portepel. "Pemerintah memasukkan PMN Rp3 triliun dengan harapan publik dapat men-generate. Mereka dapat melakukan hak memesan efek terlebih dahulu. Pada saat itu, harapannya masuk dengan Rp0,9 triliun," ujarnya.
Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang 51 persen sahamnya dimiliki pemerintah dan sisanya yang 49 persen dikempit publik. Sama seperti Waskita, metode privatisasi BUMN infrastruktur ini dilakukan dengan rights issue dari saham dalam portepel, dengan "PMN pemerintah sebesar Rp1,98 triliun dan publik diharapkan bisa men-generate additional funding sebesar Rp1,89 triliun," kata Sri Mulyani.
Ketiga, PT Bank Tabungan Negara (Tbk) yang 60 persen sahamnya digenggam pemerintah dan 40 persen sisanya dimiliki publik. Rights issue BTN juga dilakukan dari saham portepel yang akan disuntik pemerintah dengan modal Rp2,4 triliun. Namun pemerintah akan tetap menjaga kepemilikan 60 persen dan publik 40 persen setelah rights issue.
"Diharapkan publik dapat ikut sharing dengan mengambil rights issue-nya Rp1,65 triliun," tuturnya.
Keempat, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang 51,01 persen kepemilikan sahamnya dikempit pemerintah dan 48,99 persen sisanya oleh publik. Rights issue Semen Indonesia juga akan dilakukan pada saham dalam portepel. Namun, pemerintah berusaha tetap menjaga kepemilikan pada 51,01 persen.
"PMN untuk PT Semen Indonesia ini adalah dalam bentuk inbreng dari PT Semen Baturaja (Perseo) Tbk. pada PT Semen Indonesia," ujarnya.
Terakhir, PT Semen Kupang (Persero) yang sahamnya dimiliki pemerintah, bank mandiri—sebagai lender yang piutangnya bisa dikonversi sebagai saham (equity)—dan pemerintah provinsi NTT masing-masing 61,48 persen, 37,39 persen, dan 1,12 persen.
Metode privatisasi perusahaan ini rencananya dilakukan dengan penjualan secara langsung kepada investor yang berminat. "Perkiraan jumlah saham yang dijual adalah 82.213. Dan pemerintah dalam hal ini diperkirakan akan mendilusi sampai 0 persen. Bank mandiri akan tetap dan investor bisa mengambil alih dari kepemilikan pemerintah," jelasnya.
Waktu pelaksanaan privatisasi
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menyatakan rights issue Waskita Karya rencananya akan berlangsung pada November 2022.
Ia juga memberi catatan bahwa dalam rights issue Waskita, pemerintah berharap publik dapat berpartisipasi lebih besar dari Rp0,9 triliun, yakni Rp3,9 triliun. Dengan begitu, kepemilikan saham pemerintah bisa terdelusi lebih banyak dan kembali pada 66,04 persen.
Kemudian untuk Adhi Karya, rencana rights issue akan dilakukan pada Oktober 2022. Harapannya, dengan privatisasi ini proyek investasi Adhi Karya tidak dibiayai oleh utang yang berlebihan.
"Sehingga ini lebih mempermurah biaya Adhi Karya dalam menyelesaikan proyeknya. Selain itu membantu percepatan proyek strategis nasional yang bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rio.
Untuk BTN, privatisasi dengan skema rights issue rencananya bakal dilaksanakan pada November 2022. Harapannya, privatisasi dapat mendukung penyediaan fasilitas KPR BTN dan pada saat bersamaan dapat meningkatkan lapangan kerja di sektor perumahan. "Selain itu, ini juga akan menurunkan cost of fun di BTN terkait dengan keharusan mereka menambah modal di tier-2," katanya.
Sama dengan BTN, PT Semen Indonesia juga rencananya bakal melakukan rights issue pada November 2022. Harapannya, langkah ini dapat memperkuat perseroan menghadapi persaingan global dan menurunkan tingkat kompetisi di wilayah Sumatra Bagian Selatan, serta agar operasional PT Semen Indonesia Group dan Semen Baturaja dapat saling melengkapi.
Untuk divestasi Semen Kupang, pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan penjualan saham. PT Semen Kupang sendiri saat ini dalam keadaan tidak sehat dan pengelolaannya dikuasakan pemerintah kepada PT PPA. "Salah satu yang membuat Semen Kupang tidak beroperasi adalah dibutuhkannya investasi untuk merevitalisasi pabriknya," ujarnya.
