Jakarta, FORTUNE - Target Indonesia untuk mencapai Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dinilai membuka peluang baru bagi bisnis rehabilitasi lahan terdegradasi, terutama bekas tambang. Selama ini, upaya penyerapan karbon nasional masih banyak bertumpu pada kawasan hutan, sementara jutaan hektare lahan pasca-tambang belum menjadi bagian dari strategi yang terintegrasi.
Dalam peta jalan Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menjadi penyerap emisi bersih dengan net sink sebesar 140 juta ton CO2-ekuivalen pada 2030. Target tersebut ditempuh melalui dua strategi utama, yakni menekan emisi dari sektor kehutanan serta meningkatkan kapasitas hutan dan lahan dalam menyerap maupun menyimpan karbon.
Kementerian Kehutanan pun optimistis target tersebut dapat dicapai. Project Manager FOLU NC 2&3 Kementerian Kehutanan Arga Paradita Sutiyono mengatakan pemerintah terus mengerahkan berbagai instrumen untuk menjaga tutupan hutan dan menekan laju deforestasi sebagai bagian dari implementasi Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).
"Kami tetap optimis bahwa target dalam Second NDC akan tercapai di tahun 2030. Semua instrumen kementerian dikerahkan untuk memastikan pemulihan dan penjagaan tutupan hutan berjalan sesuai rencana," kata Arga, mengutip ANTARA, Kamis (16/7).
Menurut Arga, tantangan terbesar menuju target tersebut terletak pada pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Pemerintah menargetkan laju deforestasi tetap berada di bawah baseline 0,31 juta hektare per tahun. Meski angka deforestasi meningkat menjadi 0,17 juta hektare pada 2025 dari 0,11 juta hektare pada 2024, kenaikan tersebut disebut lebih banyak dipengaruhi kebakaran hutan dan faktor alam, bukan pembukaan lahan secara masif.
Pemerintah juga menerapkan konsep net deforestation, yakni penebangan pada hutan tanaman tidak dikategorikan sebagai deforestasi selama diikuti dengan penanaman kembali. Dengan pendekatan tersebut, target FOLU Net Sink tidak hanya dijalankan melalui proyek tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari berbagai program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, masih terdapat potensi penyerapan karbon yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, yakni melalui rehabilitasi lahan terdegradasi, termasuk kawasan bekas tambang. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang restorasi lahan untuk mengembangkan model bisnis berbasis pemulihan ekosistem sekaligus menciptakan nilai ekonomi.
Salah satu perusahaan yang membidik peluang tersebut adalah Bumibaru. Perusahaan jasa reklamasi dan restorasi lahan itu mengembangkan rehabilitasi lahan bekas tambang di Tangkiling, Kalimantan Tengah, yang sebelumnya memiliki kondisi tanah ekstrem dengan kandungan pasir mencapai 94 persen dan tingkat keasaman (pH) 4,40.
Setelah dilakukan rehabilitasi, perusahaan mengklaim tingkat keasaman tanah meningkat menjadi 6,01. Lahan tersebut juga berhasil ditanami pisang, nanas, dan semangka dengan tingkat kelangsungan hidup tanaman mencapai 94 persen serta menghasilkan panen lebih dari 307 ton.
CEO Bumibaru, Ramavito Mountaino, menilai potensi lahan terdegradasi di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Menurutnya, lahan terdegradasi di Indonesia jumlahnya jutaan hektare, tapi hampir tidak ada yang masuk dalam kalkulasi target iklim nasional.
Padahal jika diintervensi dengan metodologi yang tepat, lahan-lahan ini bisa berkontribusi nyata terhadap penyerapan karbon sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang terukur. Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tapi pemain komersial yang punya data untuk membuktikan bahwa rehabilitasi lahan terdegradasi adalah investasi yang layak," ujar Ramavito, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7).
Menurut perusahaan, hingga kini sebagian besar skema kredit karbon maupun program iklim masih berfokus pada hutan primer dan konsesi kehutanan. Sementara itu, lahan bekas tambang belum memiliki mekanisme yang jelas agar hasil rehabilitasinya dapat diakui dalam sistem pemantauan dan pelaporan FOLU nasional.
Bumibaru memandang kondisi tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan model bisnis restorasi lahan yang tidak hanya mendukung pencapaian target iklim, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi investor maupun pemilik lahan. Perusahaan menilai, apabila pendekatan tersebut diterapkan secara lebih luas, rehabilitasi lahan terdegradasi dapat menjadi salah satu sumber tambahan penyerapan karbon untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030, sekaligus memperluas pasar jasa reklamasi dan restorasi lahan di Indonesia.