THR Karyawan Swasta Dibayar Maksimal H-7, Dilarang Dicicil

Airlangga menjelaskan, pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah penuh.

"Minimal kerja 1 tahun kemudian jumlahnya minimal 1 bulan upah," ujarnya.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak atas THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.

"Sementara kurang dari 1 tahun proporsional tentu setiap perusahaan bervariasi," jelasnya.

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh perusahaan swasta, baik skala kecil maupun besar, dengan penyesuaian perhitungan berdasarkan struktur pengupahan masing-masing perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pembayaran THR wajib dilakukan secara penuh dan tidak diperkenankan dicicil.

"Kami menekankan THR wajib dibayar secara penuh, tidak boleh dicicil," tegas Yassierli.

Ia juga menekankan batas waktu pembayaran sesuai regulasi.

"Secara wajibnya memang H-7 harus (sudah dibayarkan THR)," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (25/2).

Perusahaan yang terlambat membayar THR dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total kewajiban THR. Otoritas ketenagakerjaan menyatakan akan melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silakan lapor ke posko," tegas dia. "Kemudian, kita paksa mereka untuk membayarkan THR. Itu gunanya fungsi pengawas."

Kementerian Ketenagakerjaan telah membuka posko pengaduan THR untuk menerima laporan pekerja dan memastikan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Di sisi lain, kalangan buruh sempat meminta agar pembayaran THR dilakukan lebih awal, yakni H-21 sebelum Lebaran. Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan permintaan tersebut dengan alasan adanya praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang periode pembayaran THR.

"Partai Buruh meminta kepada pemerintah, termasuk DPR RI, meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pembayaran THR dilakukan H-21," ujar Said dalam konferensi pers daring, Selasa (24/2).

"Mengapa H-21? Karena ada modus dari perusahaan menjelang pembayaran THR dilakukan PHK atau kontraknya masih tetap ada tapi karyawan kontrak dan karyawan outsourcing dirumahkan," sambungnya.

Ia menyinggung kasus PHK yang terjadi di PT Karunia Alam Segar (KAS), produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur, yang disebut melibatkan sekitar 400 pekerja. Manajemen perusahaan membantah PHK tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR dan menyatakan penyesuaian tenaga kerja merupakan bagian dari langkah menjaga keberlangsungan usaha.

Pemerintah tetap mengacu pada ketentuan pembayaran maksimal H-7 sebagaimana diatur regulasi yang berlaku.

Dengan penegasan ini, perusahaan swasta memiliki batas waktu jelas untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerja. Pemerintah memastikan pengawasan dilakukan melalui mekanisme formal dan membuka kanal pengaduan bagi pekerja yang mengalami pelanggaran hak.

Ketentuan bahwa THR karyawan swasta dibayar maksimal H-7 dan tidak boleh dicicil menjadi acuan utama pelaku usaha dalam perencanaan arus kas menjelang Lebaran 2026, seiring peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode tersebut.