Jakarta, FORTUNE — Pemerintah melanjutkan persiapan implementasi sistem pembayaran tol nirhenti dan nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dengan mematangkan berbagai skenario pengujian. Tahap ini dinilai penting untuk memastikan teknologi yang akan diterapkan mampu beroperasi sesuai karakteristik jalan tol nasional sebelum diimplementasikan secara lebih luas.
PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai investor sekaligus mitra pemerintah menyatakan mendukung langkah tersebut. Saat ini perusahaan terlibat dalam penyusunan berbagai skenario teknis yang akan digunakan dalam proses pengujian, termasuk simulasi kondisi ideal maupun potensi kendala yang dapat muncul saat operasional berlangsung.
Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo, mengatakan pembahasan teknis terus dilakukan bersama pemerintah guna memastikan kesiapan sistem sebelum memasuki tahap implementasi.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan investor berjalan dengan baik. Ia juga melihat adanya komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan proyek modernisasi transaksi tol tersebut melalui proses yang terukur.
Sebagai investor, kata Renaldi, RITS berkepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana sekaligus memenuhi kebutuhan operasional jalan tol di Indonesia. Karena itu, perusahaan mendukung langkah pemerintah yang memilih melakukan pengujian secara komprehensif sebelum mengambil keputusan implementasi.
Meski demikian, jadwal uji coba belum ditetapkan. Lokasi maupun waktu pelaksanaan masih menunggu keputusan pemerintah. Bali yang sejak awal dipersiapkan sebagai proyek percontohan masih menjadi salah satu alternatif, meskipun pengujian juga berpeluang dilakukan di ruas tol lainnya.
“Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
Renaldi menjelaskan kontrak kerja sama yang dimiliki RITS sejak memperoleh surat perintah kerja pada 15 Maret 2022 tetap mengacu pada konsep MLFF sebagai sistem pembayaran tanpa henti. Namun, dalam masa transisi, penggunaan gerbang tol fisik dengan palang masih dimungkinkan untuk mendukung proses adaptasi.
“Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” katanya.
Kajian teknis yang tengah dilakukan menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan proyek MLFF yang telah lama diproyeksikan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi transaksi jalan tol, mengurangi antrean kendaraan, serta mempercepat digitalisasi layanan transportasi darat.
Program MLFF sendiri telah masuk dalam agenda transformasi sistem transaksi tol sejak 2018. Teknologi ini dirancang menggantikan metode pembayaran berbasis kartu elektronik dengan sistem yang memungkinkan kendaraan tetap melaju tanpa perlu berhenti atau mengurangi kecepatan secara signifikan saat memasuki jalan tol.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Ni Komang Rasminiati, mengatakan pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem tersebut.
“Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia,” kata Komang.
Selain aspek teknologi, pemerintah juga menelaah kesiapan regulasi dan operasional agar penerapan MLFF tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan jalan tol yang sudah berjalan saat ini.
Di sisi lain, kalangan akademisi menilai implementasi sistem baru harus mempertimbangkan kemampuan badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengamat transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit, mengatakan sejumlah faktor eksternal masih dapat memengaruhi kualitas layanan jalan tol, termasuk keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL).
“SPM harus dipenuhi apabila kapasitas badan usaha jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel yang memengaruhi pemenuhannya. Selama badan usaha tidak mampu melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, maka mereka dapat memiliki alasan tidak dapat memenuhi SPM,” kata Danang.
Menurut dia, penerapan MLFF tidak hanya berkaitan dengan perubahan metode pembayaran, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai aspek operasional jalan tol, mulai dari kecepatan pemrosesan kendaraan hingga pengelolaan fasilitas pendukung seperti area istirahat.
Karena itu, proses pengujian yang menyeluruh dinilai menjadi tahap krusial untuk memastikan sistem baru mampu meningkatkan efisiensi tanpa menimbulkan persoalan baru bagi operator maupun pengguna jalan tol. Keberhasilan uji coba nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah implementasi MLFF secara nasional.