Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.237 Triliun, Masih Aman?

15 Jan 2024, 12:23 WIB

Ilustrasi Utang/William Poter

Jakarta, FORTUNE - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat semakin besar di akhir 2023 lalu. Bank Indonesia (BI) mencatat, pada November 2023 ULN RI sebesar US$400,9 miliar atau sekitar Rp6.237 triliun. Bahkan, utang tersebut naik 2,0 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik hingga pelemahan nilai tukar. Di sisi lain, kenaikan utang Pemerintah juga turut menyumbang angka utang tersebut.

“Posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah, yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS,” jelas Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/1).

Utang Pemerintah naik 6%

Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. (dok. Setpres)

Tercatat ULN pemerintah di November 2023 sebesar US$192,6 miliar atau naik 6,0 persen (yoy). Pembengkakan utang pemerintah terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global. Erwin menyebut, hal ini seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” jelas Erwin.

Pemanfaatan ULN juga diklaim masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,8 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta turun 3,2%

Pelabuhan pelindo. (dok. Pelindo)

Sementara itu, ULN swasta tercatat menurun 3,2 persen (yoy) menjadi sebesar US$196,2 miliar. Bank Sentral melihat, kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). Yang mana masing-masing mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen (yoy) dan 2,5 persen (yoy).

Erwin menyebut, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Meski demikian, BI memandang ULN Indonesia pada November 2023 tetap terjaga, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3 pesen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.