KNEKS Dorong Kesiapan BPD Bentuk Unit Syariah

Kepala Bagian Pengaturan Perbankan Syariah Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah (DPPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Taqwa Audiansyah mengingatkan amanat spin off dari Pasal 68 UU Perbankan Syariah tersebut. Ada juga regulasi ketentuan modal inti yang dimuat dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020.

OJK mewajibkan modal inti minimum kepada BPD sebesar Rp3 triliun pada akhir tahun 2024. OJK mensyaratkan modal disetor pendirian Bank Umum Syariah (BUS) hasil spin-off paling kurang sebesar Rp1 triliun dalam bentuk tunai.

Artinya, dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB), Unit Usaha Syariah (UUS) BPD yang melakukan pemisahan murni perlu menyiapkan modal inti minimum sebesar Rp1 triliun. Ia menjelaskan ada enam opsi yang dapat dilakukan Bank Umum Konvensional (BUK) dalam melakukan pemisahan UUS.

Opsi yang bisa dipilih, di antaranya:

1. pemisahan dengan pendirian BUS baru, 
2. pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS,
3.  pemisahan dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS,
4.  pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK, dan
5. konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS, dan pencabutan izin usaha UUS.

OJK menegaskan, bahwa apa pun opsi yang dipilih sesuai kemampuan dan kondisi bank masing-masing secara realistis. mengingat  waktu yang hanya tersisa kurang dari 12 bulan.

"Kita semua tentunya berharap tidak ada BUK yang akan memilih opsi terakhir atau dicabut, lainnya tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing," kata dia.