31 Ribu Lokasi Terhubung Internet, Bakti Bidik Dampak Ekonomi

12 Agu 2026, 16:54 WIB

Desy Yuliastuti

News

Channel

Add Us on Google

31 Ribu Lokasi Terhubung Internet, Bakti Bidik Dampak Ekonomi

Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar/Dok. Fortune IDN/Desy Y.

Intinya Sih

Bakti Komdigi telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi, dengan 68 persen berada di sektor pendidikan serta mencakup kesehatan, pemerintahan, dan ruang publik.
Pemerintah menilai keberhasilan konektivitas 3T harus diukur dari pemanfaatannya, seperti digitalisasi sekolah, rujukan kesehatan, akses layanan digital, dan peluang ekonomi masyarakat.
Bakti mengandalkan Satria-1, Palapa Ring, BTS 4G, serta program pemberdayaan; wilayah matang akan diarahkan ke pengelolaan komersial, sementara daerah sulit tetap membutuhkan intervensi pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperluas konektivitas internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program tersebut tidak lagi sekadar mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi diarahkan untuk memperbesar manfaat digital bagi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, mengatakan hingga kini pemerintah telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di berbagai daerah Indonesia. Sebagian besar titik tersebut berada di sektor pendidikan.

"Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68 persen berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89 persen untuk mendukung e-government," ujar Fadhilah dalam Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Selain sekolah dan fasilitas kesehatan, konektivitas juga menjangkau kantor pemerintahan serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Sekitar 19,9% lokasi mencakup kantor pemerintah dan fasilitas seperti pasar tradisional, rumah ibadah, pos pertahanan dan keamanan, pusat usaha, hingga transportasi publik.

Menurut Fadhilah, ukuran keberhasilan pembangunan konektivitas di daerah 3T tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya titik yang telah tersambung. Pemerintah juga perlu memastikan jaringan tersebut benar-benar digunakan dan memberikan perubahan bagi masyarakat.

"Pembangunan konektivitas di wilayah 3T harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya," kata Fadhilah.

Dampak pemanfaatan tersebut, antara lain, terlihat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur internet Bakti dimanfaatkan untuk mendukung proses digitalisasi sekolah sekaligus memperbaiki akses layanan kesehatan, termasuk optimalisasi mekanisme rujukan medis dari puskesmas.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Pembangunan BTS membantu mempersempit wilayah tanpa sinyal atau blank spot, sehingga masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan komunikasi dapat mengakses layanan digital dan membuka peluang kegiatan ekonomi baru.

Satria-1 perkuat jangkauan ke wilayah sulit

Untuk menjangkau daerah yang belum menarik bagi operator komersial, Bakti mengombinasikan berbagai infrastruktur konektivitas. Salah satunya adalah Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps yang digunakan untuk menyediakan akses internet bagi fasilitas publik, termasuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, hingga pos perbatasan TNI dan Polri.

Fadhilah menilai kehadiran Satria-1 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggabungkan jaringan terestrial dan nonterestrial, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.

"Satu hal terakhir yang dapat membuat kami lebih cepat dalam menggelar konektivitas digital adalah kehadiran Satria-1. Kehadiran Satria-1 ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi nonterestrial, terutama ketika wilayah-wilayah tersebut masih sangat sulit dijangkau," katanya.

Selain satelit, jaringan serat optik Palapa Ring menjadi salah satu fondasi konektivitas darat dan laut. Infrastruktur tersebut membentang sekitar 12.148 kilometer dan melayani 131 lokasi Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial yang tersebar di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

Bakti juga menjalankan program Bakti Aksi yang telah menyediakan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Sementara melalui Bakti Sinyal, pemerintah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 lokasi 3T dengan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dana USO.

Dalam penyediaan jaringan 4G, Bakti turut menggandeng Telkomsel untuk memasok sebagian besar jaringan seluler dalam program tersebut. Namun, pembangunan jaringan dipandang baru menjadi tahap awal. Bakti juga mengintegrasikan konektivitas dengan program pemberdayaan, seperti literasi digital, digitalisasi sektor pariwisata, serta penguatan kemitraan melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Bakti kini mulai memikirkan tahap berikutnya di sejumlah wilayah yang tingkat pemanfaatan dan kematangan pasarnya telah berkembang. Pemerintah menyiapkan strategi keluar atau exit strategy dengan membuka peluang pengelolaan infrastruktur kepada vendor, operator telekomunikasi, maupun mitra lain yang memiliki kapasitas komersial. Strategi tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap intervensi pemerintah secara bertahap sekaligus memberi ruang bagi ekosistem usaha untuk mengambil alih wilayah yang sudah cukup matang.

Fadhilah mengatakan, peningkatan konektivitas juga biasanya diikuti pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Setelah jaringan tersedia, penggunaan berbagai aplikasi dan layanan digital meningkat sehingga kebutuhan kapasitas jaringan pun ikut bertambah. Pada saat yang sama, konektivitas diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan memperbesar skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Karena keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri," ujarnya.

Meski demikian, strategi tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam. Sejumlah wilayah masih memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang membuatnya belum menarik bagi operator secara komersial. Untuk daerah semacam itu, pemerintah masih perlu mempertahankan intervensi melalui insentif maupun kebijakan lain agar akses internet tetap tersedia.