Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait isu transaksi QRIS dikenakan pajak. Pihaknya menyatakan transaksi QRIS tidak menjadi bagian dari objek pertambahan nilai (PPN) lewat Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Jadi, transaksi QRIS untuk membayar kopi maupun berbelanja tidak kena pajak. Namun, PPN tetap dikenakan untuk top up game digital atau membayar layanan streaming penyedia luar negeri.
“Sistem ini merupakan mekanisme untuk memungut PPN atas pemanfaatan transaksi digital luar negeri oleh konsumen di Indonesia, tidak khusus mengatur QRIS,” tulis DJP dalam unggahan di akun Instagram @ditjenpajakri, pada Rabu (4/11).
Sistem pembayaran QRIS sudah banyak digunakan pemilik usaha untuk memudahkan transaksi keuangan. Bagi pedagang yang tertarik, berikut cara membuat QRIS sendiri untuk usaha.