Kedaulatan Digital di Era AI: Kontrol Jadi Aset Strategis Perusahaan
- Kedaulatan digital kini dipahami sebagai kendali penuh perusahaan atas data, sistem, dan infrastruktur teknologi, bukan sekadar lokasi penyimpanan, demi menjaga transparansi serta kebebasan berinovasi di era AI.
- Catherine Lian dari IBM menekankan bahwa kedaulatan digital justru memperkuat inovasi dengan arsitektur terbuka dan interoperabel, membantu perusahaan memenuhi regulasi sekaligus menghindari ketergantungan pada satu penyedia layanan.
- ASEAN dinilai berpotensi menjadi kekuatan AI global karena memiliki ekonomi digital yang tumbuh cepat, populasi muda, serta investasi besar dalam infrastruktur yang mendukung kedaulatan dan ketahanan digital kawasan.
Jakarta, FORTUNE - Ketika kecerdasan buatan (AI) semakin banyak digunakan dalam operasional bisnis, perusahaan tidak lagi hanya memikirkan bagaimana mengadopsi teknologi terbaru. Mereka juga harus memastikan siapa yang mengendalikan data, sistem, dan infrastruktur yang menopang teknologi tersebut.
Di sinilah konsep digital sovereignty atau kedaulatan digital menjadi semakin relevan. Menurut Catherine Lian, General Manager IBM ASEAN, konsep tersebut tidak boleh dipersempit hanya sebagai persoalan lokasi penyimpanan data.
"Di IBM, kedaulatan digital adalah kemampuan organisasi untuk memiliki otoritas atas teknologi dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan mereka sendiri, dengan tetap menjaga kontrol, transparansi, dan kebebasan memilih, sambil terus berinovasi dengan cepat," ujarnya kepada Fortune Indonesia (2/6).
Dalam konteks perusahaan, kedaulatan digital mencakup kendali terhadap data, perangkat lunak, dan infrastruktur digital yang digunakan dalam seluruh aktivitas bisnis. Bagi IBM, kemampuan untuk mempertahankan kontrol tersebut harus dirancang sejak awal melalui arsitektur teknologi yang tepat.
Menurut Catherine, pertanyaan yang semakin penting saat ini bukan lagi sekadar di mana data disimpan.
"Saat ini, kedaulatan digital bukan lagi sekadar tentang di mana data disimpan. Yang lebih penting adalah apakah kita dapat membuktikan siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut, apakah kita memiliki kebebasan untuk memindahkan beban kerja dan berganti penyedia layanan, bahkan ketika teknologi, regulasi, dan risiko terus berkembang," katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam cara perusahaan memandang transformasi digital. Jika sebelumnya fokus utama berada pada efisiensi dan akselerasi inovasi, kini aspek tata kelola, transparansi, dan fleksibilitas menjadi pertimbangan yang sama pentingnya.
Regulasi dan tantangan adopsi AI
Di berbagai negara, termasuk Indonesia, perusahaan masih menghadapi tantangan serupa dalam perjalanan transformasi digital. Kekurangan talenta, infrastruktur lama yang belum sepenuhnya diperbarui, lingkungan data yang terfragmentasi, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber menjadi hambatan utama dalam implementasi AI.
Meski demikian, Catherine melihat adanya perubahan cara pandang yang cukup signifikan.
"Yang berubah dengan cepat adalah pola pikir. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang membatasi. Kini, kedaulatan dipahami sebagai fondasi bagi arsitektur yang terbuka, interoperabel, dan hibrida, yang menjaga kebebasan memilih, mencegah ketergantungan pada satu pihak, serta memberikan kontrol jangka panjang bagi perusahaan atas masa depan digital mereka," ujarnya.
Menurut dia, perkembangan regulasi Indonesia juga bergerak ke arah yang semakin selaras dengan kebutuhan teknologi yang terus berubah. Platform yang mendukung prinsip kedaulatan digital dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan kepatuhan sekaligus memungkinkan pemanfaatan AI secara lebih aman dan transparan.
Inovasi dan kontrol
Salah satu kritik terhadap konsep kedaulatan digital adalah potensi munculnya hambatan terhadap inovasi. Semakin ketat pengawasan dan kontrol terhadap data, semakin lambat pula perusahaan beradaptasi dengan teknologi baru.
Namun Catherine menilai dikotomi tersebut tidak lagi relevan. "Hubungan antara kecepatan inovasi dan kontrol atas teknologi sering kali keliru diposisikan sebagai dua hal yang harus dipilih salah satunya," katanya.
Menurutnya, pertanyaan yang lebih tepat adalah menentukan teknologi mana yang perlu distandardisasi secara global dan mana yang harus tetap berada di bawah kendali lokal.
Perusahaan-perusahaan yang berhasil justru bukan mereka yang memiliki tata kelola paling longgar, melainkan yang paling matang dalam merancang arsitektur teknologinya.
Pandangan tersebut semakin penting ketika AI mulai menjadi bagian inti strategi bisnis. Berdasarkan IBM CEO Study 2026, sebanyak 65 persen CEO di Indonesia yang disurvei menyatakan bahwa AI sovereignty merupakan elemen penting dalam strategi perusahaan.
Karena itu, menurut Catherine, perusahaan tidak perlu memilih antara kecepatan dan kontrol. "Perusahaan yang berhasil menerapkan pendekatan ini tidak memilih antara kecepatan dan kontrol," ujarnya.
Ia menambahkan, "Kedaulatan digital bukan tentang membatasi inovasi. Sebaliknya, kedaulatan digital memungkinkan organisasi berinovasi sesuai kebutuhan mereka sendiri sekaligus memberikan kontrol jangka panjang atas masa depan digital mereka."
Mandiri tanpa menutup diri
Di tengah meningkatnya diskusi mengenai pembangunan kapabilitas AI lokal, muncul pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan dapat tetap mandiri tanpa kehilangan akses terhadap inovasi global.
Menurut Catherine, tidak ada satu ekosistem yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan modern. Karena itu, fokus utama seharusnya berada pada pembangunan arsitektur yang terbuka dan interoperabel.
"Klien membutuhkan solusi yang mampu beradaptasi dengan kondisi pasar lokal, memenuhi tuntutan regulasi yang terus berkembang, dan tetap memungkinkan mereka beroperasi dalam skala global," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kemandirian di era digital tidak berarti perusahaan harus membangun seluruh teknologi sendiri. "Pada akhirnya, kemandirian saat ini bukan berarti membangun semuanya sendiri, melainkan memastikan portabilitas, transparansi, dan kontrol tetap terjaga."
Dengan kata lain, perusahaan perlu menghindari ketergantungan berlebihan pada satu vendor, memastikan data dapat dipindahkan ketika diperlukan, dan mempertahankan tata kelola yang dapat diaudit secara transparan.
Peluang ASEAN jadi kekuatan AI global
Dalam beberapa tahun ke depan, Catherine memperkirakan makna kedaulatan digital di ASEAN akan semakin erat dengan perkembangan AI.
Meningkatnya tuntutan kepatuhan dan risiko keamanan siber akan mendorong organisasi untuk menunjukkan kendali yang lebih besar terhadap tata kelola, hosting, dan operasional sistem AI mereka.
Namun ia melihat perkembangan ini bukan sebagai ancaman bagi keterbukaan kawasan.
"Kawasan yang mampu membangun kapabilitas AI lokal yang kuat sambil tetap terhubung dengan jaringan inovasi global akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar," katanya.
Menurut Catherine, ASEAN memiliki seluruh elemen yang diperlukan untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi AI global: ekonomi digital yang berkembang cepat, populasi muda, pasar enterprise yang terus tumbuh, serta investasi yang semakin besar dalam infrastruktur digital.
Karena itu, masa depan kedaulatan digital di kawasan ini tidak akan ditentukan oleh isolasi teknologi.
"Karena itu, masa depan kedaulatan digital di ASEAN tidak akan berkaitan dengan isolasi, melainkan dengan menciptakan inovasi yang tepercaya, memperkuat ketahanan kawasan, dan memastikan ASEAN tetap kompetitif secara global di era AI," tuturnya.
