Adopsi AI Naik, Belanja Keamanan Cloud Diprediksi Terus Meningkat

- Adopsi AI di Indonesia meningkat pesat, mendorong perusahaan memperkuat keamanan cloud sebagai bagian penting strategi bisnis seiring kompleksitas infrastruktur digital dan tuntutan kepatuhan regulasi.
- Data BSSN mencatat lebih dari 609 juta serangan siber sepanjang 2024, membuat lebih dari 90 persen pemimpin TI di Asia Pasifik berencana menambah investasi pada teknologi keamanan cloud.
- Meskipun penggunaan banyak alat keamanan meningkat, riset menunjukkan visibilitas sistem masih terbatas dan kualitas data belum optimal, padahal akurasi data krusial bagi efektivitas implementasi AI.
Jakarta, FORTUNE – Adopsi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terus berkembang, seiring dengan banyaknya perusahaan yang mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasional bisnis sehari-hari. Perkembangan tersebut didukung semakin matangnya infrastruktur cloud serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk manufaktur melalui program Making Indonesia 4.0.
Meluasnya pemanfaatan AI, turut menghadirkan tantangan baru. Perusahaan kini tidak hanya dituntut mengembangkan teknologi, tetapi juga memastikan data dan sistem digital tetap aman. Kondisi ini membuat investasi pada keamanan cloud menjadi bagian penting dari strategi bisnis, bukan lagi sekadar kebutuhan departemen teknologi informasi.
Cloud Security Evangelist Gigamon, Steve Goudreault, mengatakan perusahaan perlu memiliki visibilitas menyeluruh terhadap seluruh ekosistem cloud yang digunakan agar tetap memiliki kendali atas data dan operasional.
"Ketika penggunaan AI semakin luas, perusahaan tidak cukup hanya mengetahui lokasi penyimpanan data. Mereka juga harus memahami bagaimana data bergerak, siapa yang mengaksesnya, dan memastikan seluruh aktivitas tersebut dapat dipantau," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7).
Bersamaan dengan perkembangan AI, perusahaan kini mengelola kombinasi infrastruktur yang semakin kompleks, mulai dari sistem lama (legacy), pusat data internal, layanan public cloud, hingga berbagai aplikasi berbasis Software-as-a-Service (SaaS).
Kompleksitas tersebut membuat keputusan investasi teknologi tidak lagi hanya mempertimbangkan kapasitas komputasi, tetapi juga aspek tata kelola data, kepatuhan regulasi, hingga keamanan siber.
Terlebih setelah berakhirnya masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perusahaan di sektor yang memiliki regulasi ketat mulai mempertimbangkan penggunaan sovereign cloud, cloud lokal, maupun arsitektur hybrid cloud untuk memastikan data tetap terlindungi.
Meski demikian, Steve menilai memilih lokasi penyimpanan data saja tidak cukup. "Keputusan mengenai cloud kini menjadi keputusan bisnis karena berkaitan langsung dengan kepercayaan regulator, pelanggan, dan keberlangsungan operasional perusahaan," katanya.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan AI, ancaman siber di Indonesia pun terus menunjukkan peningkatan. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 609 juta serangan siber terjadi sepanjang 2024, sementara serangan malware meningkat 12,67 persen.
Bagi perusahaan yang mengelola data pelanggan, sistem pembayaran, maupun rantai pasok digital, gangguan keamanan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu operasional dan menurunkan kepercayaan pelanggan.
Survei Gigamon 2026 Hybrid Cloud Security Survey juga menunjukkan kebocoran data di organisasi kawasan Asia Pasifik meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong lebih dari 90 persen pemimpin TI dan keamanan di kawasan untuk meningkatkan investasi pada teknologi keamanan guna memperbaiki visibilitas sistem.
Banyak Tool Belum Tentu Lebih Aman
Meski belanja keamanan siber terus meningkat, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mengelola sistem yang semakin kompleks.
Riset Gigamon menunjukkan tim keamanan rata-rata menggunakan hingga 15 perangkat keamanan dalam lingkungan hybrid cloud. Namun, 55 persen responden mengaku berbagai perangkat tersebut belum mampu memberikan visibilitas yang memadai untuk mendeteksi maupun merespons insiden secara cepat.
Persoalan lain juga menyangkut kualitas data. Sebanyak 46 persen pemimpin teknologi informasi (TI) dan keamanan mengaku masih kesulitan memperoleh data yang bersih dan berkualitas untuk mendukung implementasi AI secara optimal.
Padahal, AI kini semakin banyak dimanfaatkan untuk mendukung proses keamanan, kepatuhan, hingga pengelolaan risiko. Data yang kurang akurat berpotensi menghasilkan analisis yang keliru dan berdampak pada keputusan bisnis.
Di sisi lain, AI juga membuka peluang meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko. Melalui analisis data jaringan secara otomatis, AI mampu mengidentifikasi anomali, mendeteksi potensi pelanggaran kepatuhan, hingga membantu perusahaan memprioritaskan risiko yang harus segera ditangani.
Kemampuan tersebut memungkinkan perusahaan merespons ancaman lebih cepat sekaligus memperkuat tata kelola dan memenuhi kebutuhan audit maupun regulasi.
Menurut Steve, keberhasilan implementasi AI pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga kemampuan perusahaan membangun kepercayaan melalui tata kelola data yang baik.
"Perusahaan yang mampu membuktikan bahwa kontrol keamanan tetap berjalan efektif akan lebih siap memperluas pemanfaatan AI dan memimpin pertumbuhan bisnis berbasis teknologi di masa depan," pungkasnya.

















