Laporan EV-DCI: DKI Juara Digital, Papua Pegunungan Terakhir

Jakarta, FORTUNE – Laporan East Ventures yang bertajuk Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 menunjukkan masih lebarnya kesenjangan daya saing digital antardaerah di Indonesia. DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan tingkat daya saing digital tertinggi, sementara Papua Pegunungan menempati posisi paling bawah.

Dalam laporan yang disusun East Ventures bersama Katadata Insight Center tersebut, DKI Jakarta dan Jawa Barat secara konsisten mempertahankan posisi pertama dan kedua selama enam tahun terakhir. Sepuluh besar provinsi dengan daya saing digital tertinggi secara berurutan ditempati oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Sebaliknya, Papua Pegunungan berada di posisi terbawah. Selisih skor antara DKI Jakarta dan Papua Pegunungan mencapai hampir 56,8 poin, mencerminkan tingkat kesiapan digital provinsi teratas hampir dua kali lipat dibandingkan dengan provinsi berperingkat terendah.

Meski demikian, laporan EV-DCI 2026 juga menunjukkan tren positif secara nasional. Skor indeks meningkat dari 38,8 pada 2025 menjadi 42,2 pada 2026, melanjutkan kenaikan bertahap dari 38,1 pada 2024, 37,8 pada 2023, dan 35,2 pada 2022. Sejak pertama kali diterbitkan pada 2020, rata-rata skor provinsi telah meningkat lebih dari 50 persen.

Sebanyak 37 dari 38 provinsi mengalami perbaikan skor pada tahun ini. Salah satu peningkatan paling mencolok terjadi pada Papua Barat Daya yang melonjak 15 peringkat, didorong oleh membaiknya infrastruktur digital, terutama peningkatan rasio desa yang telah mendapat sinyal 4G.

Selain itu, sejumlah indikator kewirausahaan dan produktivitas digital juga mengalami kemajuan, termasuk kian banyaknya pekerja yang memanfaatkan internet untuk penjualan melalui media sosial.

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengatakan Indonesia telah memiliki distribusi akses digital yang makin baik. Tantangan berikutnya adalah memanfaatkan infrastruktur tersebut menjadi nilai ekonomi melalui pengelolaan data dan integrasi platform yang lebih efektif.

“Dengan mengintegrasikan kapabilitas ini ke dalam program nasional, kita dapat mengeksekusi program-program nasional dengan perencanaan dan proses yang lebih lancar, memantau secara real time, serta melakukan iterasi dengan cepat untuk beradaptasi terhadap isu-isu yang muncul dari lapangan. Hal ini akan mengubah infrastruktur digital menjadi dividen digital yang nyata bagi semua,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Menurut laporan tersebut, transformasi digital di Indonesia kini makin terintegrasi dengan berbagai sektor ekonomi dan layanan publik, termasuk dalam implementasi program prioritas nasional. Namun, tantangan ke depan tidak lagi sebatas memperluas adopsi teknologi, melainkan memastikan kapasitas digital mampu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, kewirausahaan digital, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Salah satu sorotan penting EV-DCI 2026 adalah perlunya penguatan talenta digital. Laporan menunjukkan perkembangan sumber daya manusia digital mulai melandai, sementara kemajuan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menggeser kebutuhan kompetensi dari sekadar literasi digital dasar menuju kemampuan yang lebih aplikatif, seperti integrasi AI dalam proses bisnis, pengembangan produk, dan layanan publik.

East Ventures menilai kesiapan talenta AI akan menjadi faktor penting bagi Indonesia di tengah ekspansi infrastruktur digital, termasuk pertumbuhan kapasitas pusat data dalam beberapa tahun mendatang. Tanpa dukungan SDM yang memadai, tata kelola data yang baik, dan regulasi yang mendorong inovasi, potensi ekonomi digital dinilai tidak akan termanfaatkan secara optimal.

Untuk memperkuat daya saing digital nasional, laporan EV-DCI 2026 merekomendasikan empat prioritas utama. Pertama, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, startup, akademisi, dan komunitas dalam mempercepat transformasi digital. Kedua, memperluas konektivitas digital guna mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas internet, dan keterjangkauan layanan.

Ketiga, mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan ekosistem ekonomi digital, akses pembiayaan berbasis rekam jejak transaksi digital, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Keempat, meningkatkan jumlah dan kualitas talenta digital melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan penguatan kompetensi AI agar Indonesia mampu mengubah kesiapan digital menjadi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.