Jakarta, FORTUNE – PT Lintasarta menyatakan kesiagaannya dalam mengantisipasi lonjakan trafik data yang diprediksi meningkat seiring lonjakan mobilitas dan transaksi digital masyarakat. Perusahaan memproyeksikan beban jaringan akan membubung sekitar 8 hingga 10 persen dalam rentang periode 18-25 Maret 2026.
Director & Chief Telco Services Officer Lintasarta, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur dan kecerdasan artifisial (AI) merupakan langkah antisipatif atas melonjaknya kebutuhan layanan teknologi menjelang akhir Ramadan hingga puncak Idulfitri.
“Dengan kesiapan infrastruktur, sistem monitoring jaringan yang terintegrasi, serta dukungan tim operasional yang siaga selama periode Lebaran, kami ingin memastikan layanan pelanggan tetap berjalan optimal dan masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan digital dengan lancar tanpa gangguan,” kata Zulfi melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/3).
Bagi Lintasarta, stabilitas layanan merupakan prioritas karena mayoritas portofolionya mereka bersandar pada segmen business-to-business (B2B). Fokus utama diarahkan untuk mengawal para pelanggan korporasi yang mengoperasikan sistem mission-critical—sektor layanan vital yang tidak boleh terhenti sedetik pun meski di tengah masa libur nasional.
Guna membendung potensi kendala, Lintasarta telah mengoptimalisasi kapasitas jaringan dan mengoperasikan Network Operation Center (NOC) yang terjaga selama 24 jam penuh. Melalui pusat komando ini, pemantauan dan analisis trafik dilakukan secara real-time.
“Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan, sehingga mitigasi dan penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terukur, dan terkoordinasi,” kata Zulfi.
Sebagai bagian dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group, entitas ini kini mengampu lebih dari 2.000 pelanggan korporasi. Kekuatan infrastrukturnya membentang melalui 74.196 jaringan yang mencakup serat optik, satelit, hingga solusi cloud computing dan e-Health.
Lintasarta mematok jaminan ketersediaan koneksi atau Service Level Agreement (SLA) sebesar 99 persen guna menjaga keandalan komunikasi data di berbagai sektor strategis nasional.