OVO Lanjutkan Inisiatif Tangkal Judi Online Usai Blokir 4.500 Akun
- OVO meluncurkan inisiatif GEBUK JUDOL Ronde 2 untuk pemberantasan judi online.
- Ronde pertama berhasil kumpulkan 11.000 laporan valid, blokir 4.500 akun, dan turunkan transaksi judi online hingga 80 persen.
- GEBUK JUDOL berdampak pada keamanan digital, menurunkan risiko sistemik industri keuangan digital, dan meningkatkan digital trust.
Jakarta, FORTUNE – Platform dompet digital OVO kembali meluncurkan inisiatif GEBUK JUDOL (Gerakan Bareng Ungkap Judi Online) Ronde 2, sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan serta memperkuat keamanan ekosistem keuangan digital nasional. Dengan menggadeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), inisiatif ini diharapkan dapat mengakselerasi pemberantasan judi online.
Inisiatif ini menyasar peningkatan partisipasi publik melalui sistem pelaporan yang terbuka dan insentif berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan ronde pertama pada periode Februari–Maret 2025, GEBUK JUDOL mengumpulkan 11.000 laporan valid dengan tingkat akurasi lebih dari 95 persen. Dari jumlah tersebut, 4.500 akun yang terbukti terlibat dalam aktivitas judol telah diblokir dan diteruskan ke PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk penanganan lebih lanjut.
Karaniya Dharmasaputra, Presiden Direktur OVO, mengatakan kolaborasi teknologi, masyarakat, dan regulator dalam GEBUK JUDOL membuktikan pendekatan ekosistem efektif menekan aktivitas ilegal digital. “Dengan penurunan transaksi judi online hingga 80 persen, kami melihat dampak nyata dari sinergi ini,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa (5 /8).
Dampak ekonomi dari penurunan aktivitas ilegal ini cukup signifikan. Data PPATK mencatat jumlah transaksi judi online sepanjang Januari–Maret 2025 mencapai 39,8 juta transaksi, turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, jumlah transaksi judol di sepanjang 2025 diperkirakan akan tertekan di bawah 160 juta transaksi, menandai titik balik dalam upaya pengendalian perputaran uang ilegal di ranah digital.
Selain menekan aktivitas ilegal, GEBUK JUDOL juga berperan strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih kredibel dan layak investasi, sekaligus menjadi dasar penting bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. OVO, sebagai pemain utama di sektor teknologi keuangan, tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan dompet digital, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam kebijakan tata kelola digital nasional.
Inisiatif tahap kedua
Tahap kedua GEBUK JUDOL berlangsung sejak 21 Juli hingga 20 Agustus 2025, baik masyarakat—terutama pengguna OVO Nabung—dapat melaporkan akun-akun mencurigakan melalui kanal resmi OVO. Sebagai bentuk insentif, tiga pelapor terbaik akan mendapatkan hadiah total Rp60 juta dalam bentuk OVO Cash dan Points.
Menurut Danang Tri Hartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, partisipasi masyarakat yang tinggi selama pelaksanaan inisiatif ini menjadi indikator keberhasilan sistem pelaporan berbasis masyarakat. “Inisiatif seperti GEBUK JUDOL harus terus diperkuat sebagai model kolaboratif dalam memerangi kejahatan finansial digital,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten judi online, sementara aparat penegak hukum berhasil menyita aset senilai lebih dari Rp500 miliar dari jaringan judol, memperkuat sinyal komitmen negara dalam menciptakan ruang digital yang sehat.
Inisiatif GEBUK JUDOL tidak hanya berdampak pada keamanan digital, tetapi juga menurunkan risiko sistemik terhadap industri keuangan digital, khususnya yang berbasis dompet elektronik dan pinjaman online. Dengan meningkatnya digital trust, potensi ekspansi dan penetrasi layanan keuangan formal kepada masyarakat yang belum terlayani juga meningkat.
Dengan menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari value proposition, OVO memperkuat posisinya dalam industri, sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi digital Indonesia melalui penurunan transaksi ilegal yang berpotensi merusak struktur ekonomi informal.
