Bentuk Task Force Industri, Pintu Masuk Impor Bakal Pindah ke Timur

04 Nov 2024, 10:33 WIB

Eko Wahyudi

ilustrasi bisnis impor (unsplash.com/Andy Li)

Intinya sih...

Pengalihan pintu masuk barang impor ke pelabuhan di wilayah Indonesia Timur bertujuan mengamankan pasar domestik bagi produk lokal.

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus yang menggabungkan kementerian terkait untuk membahas secara penguatan sektor industri nasional secara mendetail.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan langkah tersebut termasuk dalam program quick wins guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengalihan pintu masuk barang impor ke pelabuhan di wilayah Indonesia Timur, seperti Sorong, Bitung, dan Kupang. Kebijakan ini, kata Agus, bertujuan mengamankan pasar domestik bagi produk lokal serta meningkatkan kapasitas logistik di wilayah tersebut.

“Beberapa komoditas yang akan dipindahkan masuk melalui pelabuhan di Indonesia Timur meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional,” kata dia dalam keterangan resmi, Minggu (3/11).

Agus menjelaskan bahwa komoditas tersebut diprioritaskan karena sektor-sektor ini rentan terhadap barang impor murah dan ilegal. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat posisi industri manufaktur domestik, salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.

RPP Gas Bumi untuk pasokan gas ke industri

Selain langkah pengalihan pintu impor, pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. RPP ini akan memberikan kepastian pasokan gas dengan harga kompetitif bagi sektor manufaktur.

Ia menambahkan kebijakan ini diharapkan menjadi game changer yang akan mendorong kinerja industri yang bergantung pada pasokan gas.

“Dalam RPP gas bumi, akan diatur penggunaan gas untuk energi, termasuk listrik, demi keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ujar Agus.

RPP gas bumi ini, kata Agus, tidak hanya akan mendukung tujuh subsektor yang saat ini telah mendapatkan HGBT, seperti industri pupuk, petrokimia, dan baja, tetapi juga akan mencakup berbagai sektor manufaktur lainnya.

“Kemenperin bertanggung jawab terhadap seluruh sektor manufaktur, sehingga semua sektor akan diperhatikan," ujarnya.

Pemerintah juga meluncurkan kredit revitalisasi industri padat karya sebagai upaya mendorong pembiayaan bagi sektor padat karya. Kredit ini bertujuan membantu sektor usaha dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan adopsi teknologi terbaru.

Agus juga menjelaskan beberapa program quick wins lainnya, seperti pengembangan standardisasi industri, penguatan industri hijau, jasa industri, dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor industri.

Beberapa program prioritas di bawah koordinasi Kemenperin meliputi ketahanan industri, perwilayahan industri, dan peningkatan akses internasional.