Permendag Tentang PMSE Terkait e-Commerce Sudah Terbit, Ini Poin-Poin Pentingnya

Melalui aturan baru ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan tiga kelompok pelaku utama dalam ekosistem e-commerce, yaitu penjual (seller), platform digital (pengelola marketplace), dan konsumen.

​Kemendag berkomitmen agar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut dapat terpenuhi secara seimbang melalui beberapa pengaturan pokok. Berikut adalah rangkuman isi materi dari Permendag e-commerce terbaru:

Setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital diwajibkan memiliki perizinan usaha. Isi Permendag e-Commerce terbaru ini mensyaratkan para seller untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen standar produk sesuai kebijakan yang berlaku.

Penjual yang belum mengantongi izin usaha berisiko pendaftarannya bisa ditolak oleh pihak marketplace. Dalam hal ini, penjual akan diberi status sementara “Dalam Proses Legalisasi” maksimal 6 bulan untuk melengkapi perizinan di sistem OSS.

Jika dalam tenggat tersebut belum diselesaikan, platform berwenang menghentikan aktivitas perdagangan penjual.

Transparansi biaya menjadi salah satu perubahan penting dalam aturan e-Commerce baru yang diterbitkan pemerintah. Platform digital harus wajib menjelaskan seluruh biaya yang dibebankan kepada penjual secara terbuka dan mudah dipahami.

Seluruh biaya tersebut wajib dijelaskan dalam perjanjian tertulis atau kontrak elektronik yang dapat diunduh oleh kedua pihak. Jika ada perubahan, marketplace wajib memberi info tersebut dan mendapatkan persetujuan penjual.

Penjual diberi hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan sepihak atau biaya tambahan yang belum disepakati. Platform digital wajib menanggapinya maksimal dalam 14 hari kerja.

Selain dituntut untuk lebih transparan, platform digital ditugaskan untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat antar penjual. Tugasnya mencakup pengawasan dan pencegahan praktik manipulasi harga, termasuk penjualan di bawah harga produksi maupun diskon berkepanjangan yang dapat merusak pasar.

Pihak marketplace wajib berkoordinasi dengan otoritas terkait paling lambat 3 hari sejak laporan diterima apabila ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat di platformnya.

Perlindungan konsumen menjadi aspek yang ditekankan dalam aturan e-Commerce terbaru. Platform digital wajib memiliki layanan pengaduan dan menampilkan informasi kontak layanan pengaduan pemerintah agar lebih mudah menyampaikan keluhan.

Layanan tersebut harus memiliki kanal komunikasi aktif dan responsif dengan skema penyelesaian yang terdokumentasi.

Kebijakan baru ini kabar baik bagi pelaku usaha UMKM dan produk lokal untuk meningkatkan penjualan online. Pasalnya, marketplace wajib memprioritaskan produk lokal dalam sistem pencarian, pemeringkatan produk, dan rekomendasi agar bisa muncul pada urutan teratas di platformnya 

Selain itu, regulasi ini juga mengatur adanya area promosi khusus bagi produk lokal dan memberikan akses pemasaran serta insentif kepada pelaku UMKM untuk menjual produknya.

Sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor murah, Permendag No.19 Tahun 2026 menerapkan batasan pada barang impor yang dijual di platform digital.

Penjual dari luar negeri dilarang menjual barang di bawah 100 dolar AS per unit langsung ke konsumen, kecuali untuk daftar pengecualian khusus yang ditetapkan pemerintah.

Penjual online internasional yang berdagang di platform digital Indonesia juga dituntut untuk memberikan informasi secara terbuka. Informasi tersebut mencakup identitas usaha, izin usaha dari negara asal, nomor rekening, dan dokumen standar produk.

Deskripsi produk wajib dilampirkan dalam bahasa Indonesia sekaligus menampilkan negara asal pengiriman. Jika syarat ini tidak terpenuhi, pihak marketplace dapat menolak pendaftaran penjual dari luar negeri tersebut.

Isi Permendag e-Commerce terbaru telah mengatur penggunaan label oleh penjual di platform digital. Label yang dimaksud mencakup official store, authorized store, flagship store, mall, dan star seller.

Penggunaan label ini kini wajib dipastikan regulasinya oleh pihak marketplace agar tidak menyesatkan konsumen. Penjual harus melampirkan dokumen atau bukti yang dapat menunjukkan hubungan resmi dengan pemilik merek, distributor, atau agen resmi.

Dalam kebijakan terbarunya, pemerintah menegaskan pembatasan fitur perdagangan pada platform media sosial. Langkah ini bertujuan untuk menjaga fungsi platform digital sebagai perantara dan mencegah praktik perdagangan tidak sehat.

Penyelenggara social commerce dilarang menyediakan fasilitas pembayaran secara langsung di platformnya. Pihak marketplace dan social commerce tidak dipekenakan bertindak sebagai produsen barang. 

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, aturan terbaru e-Commerce ini mulai mengatur dan mengawasi penggunaan AI untuk pertama kalinya di platform digital. Pemanfaatan AI ini mencakup promosi dan personalisasi bagi pengguna.

Penjual yang menggunakan AI untuk membuat konten, merekomendasikan produk, promosi, atau layanan wajib memberi informasi atau label kepada konsumen. Pihak marketplace juga harus memastikan informasi yang dibuat oleh AI dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui regulasi terbaru ini, pemerintah berharap iklim perdagangan digital di Indonesia dapat berjalan lebih adil dan aman untuk semua pihak.