Mandatori Jokowi, B35 Bakal Diterapkan Tahun Depan

Jakarta, FORTUNE - PresidenJoko Widodo (Jokowi) meminta agar mandatori B35 bisa diimplementasikan tahun depan. B35 merupakan  bahan bakar yang mengandung 35 persen campuran bahan bakar biodiesel dengan minyak sawit.

Penerapan B35 itu diyakini bisa dapat meredam kenaikan harga BBM di dunia khususnya jenis BBM solar yang diketahui saat ini harganya terus meningkat. 

"Arahan Presiden (Jokowi) tahun depan dibuatkan mekanisme implementasi B35 yang direncanakan baik. Karena saat sekarang ini, harga biodiesel lebih rendah dari biosolar, maka biodiesel tak disubsidi dengan harga seperti ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (6/11).

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia, yang sudah mulai mewajibkan penggunaan campuran 30 persen bahan bakar minyak sawit dalam biodiesel atau yang dikenal sebagai B30.

Kendati demikian, Dia tidak merinci waktu B35 mulai diterapkan. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara saat ini sedang juga menyelesaikan uji coba biodiesel yang mengandung 40 persen bahan bakar berbasis minyak sawit atau B40.

Berdasarkan kajian, penerapan B30 berpotensi menghasilkan penghematan sekitar US$1,14 miliar, dengan asumsi berdasarkan rata-rata harga indeks pasar per bulan menyentuh US$75,47 per barel.

Sementara data dari Kementerian ESDM, penyerapan biodiesel B30 domestik sepanjang 2020 mencapai 8,4 kilo liter dari alokasi yang ditetapkan sebesar 9,55 juta kiloliter (KL).

Sedangkan untuk tahun ini, alokasi pengadaan biodiesel mencapai 10,8 juta kiloliter atau naik 6,4 persen dari kuota awal yang ditetapkan sebesar 10,15 juta KL pada tahun ini.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pembebasan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga Desember 2022. Namun, jika harga referensi CPO telah mencapai US$800 per metrik ton (MT), insentif itu secara otomatis akan dihapus.

Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif pungutan ekspor sebesar US$0 per metrik ton per 1 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB. Insentif tersebit telah berlaku sejak 15 Juli 2022 dan akan berlangsung hingga akhir tahun.

Airlangga menjelaskan bahwa perpanjangan insentif pungutan ekspor berlaku karena harga indeks pasar (HIP) biodiesel masih lebih tinggi daripada HIP solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

Diharapkan penyesuaian skema tarif pungutan ekspor dapat memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri. Pungutan ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

"Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih," ujar Airlangga.