5 BUMN Rights Issue, Erick Thohir: Jangan Dibilang Utang
Aksi korporasi dilakukan untuk perkuat permodalan.
Menteri BUMN Erick Thohir saat acara Apresiasi Mitra BUMN Champion di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (10/5).Jakarta, FORTUNE - Kementerian BUMN menambah modal lima perusahaan pelat merah melalui skema rights issue. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah itu dijalankan demi menjaga permodalan perusahaan.
Lima BUMN tersebut antara lain PT Bank Tabungan Negara (BBTN), PT Krakatau Steel (KRAS), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Garuda Indonesia (GIAA), PT Krakatau Steel (KRAS), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
Kendati demikan, ia berharap masyarakat tak menganggapnya sebagai langkah untuk menambah utang. "Jangan dibilang utang lagi. Yang namanya aksi korporasi kan macam-macam, apakah menambah modal dari peran pemerintah, penambahan modal dari aksi korporasi pasar, kemitraan strategis, dan lain-lain," kata Erick seperti dikutip Antara, Kamis (18/8).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tak sembarang memberikan lampu hijau bagi BUMN melakukan rights issue. Sebab penambahan modal ditujukan bagi BUMN dengan industri yang memiliki prospek dan potensi baik ke depan.
Ia mencontohkan Bank Tabungan Negara yang fokus menyedihkan hunian bagi masyarakat, termasuk generasi muda yang kini menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Harapannya, salah satu bank BUMN tersebut bisa memberikan jalan keluar atas kesulitan generasi muda dalam mendapatkan hunian.
"Mesti ada solusi, masa (orang) kaya saja yang dapat rumah, generasi baru kita tidak bisa beli rumah. Makanya, kami punya program yang namanya Rumah Milenial melalui kerja sama BTN dan KAI," ujar Erick.
Dalam hal ini, BTN juga telah menjalankan program Rumah Milenial. Ini merupakan pembangunan hunian yang berlokasi di sebelah stasiun kereta api dan harganya menerapkan sistem subsidi silang dengan perbedaan terletak pada kualitas interior, seperti jenis dan model toilet hingga plafon.
Kini program itu sudah rampung empat proyek dan Erick ingin jumlahnya diperbanyak karena kebutuhan rumah lebih dari satu juta unit. "Berarti permodalan harus kuat, tapi bisnis dan masa depan harus bagus. Jangan hanya tambah-tambah modal, tapi sunset industri," terang Erick.
Permodalan Krakatau Steel
Sementara itu, aksi korporasi berupa penambahan modal Krakatau Steel diperuntukkan untuk memperkuat ekosistem industri baja nasional mengingat sektor baja dalam negeri menghadapi tantangan akibat adanya impor baja ilegal.
Kini, Krakatau Steel telah menambah porsi kepemilikan sahamnya di PT Krakatau Posco dan berkomitmen memperbaiki industri baja nasional. Fokusnya adalah membuat baja lempengan mobil untuk kendaraan baterai listrik.
Erick menilai fokus ini merupakan bagian dari ekosistem kendaraan listrik di mana Hyundai akan membuat mobil, LG untuk baterai, dan Krakatau Steel dan Posco bikin lempengan mobil.
Lantaran itu lah, Krakatau Steel memerlukan modal karena memang ada investasi baru yang menjanjikan dan bukan hanya membuat proyek.
"Ini ekosistem yang tadinya kalau tidak ada barang ini ya impor, itu proyek 3,2 miliar dolar AS atau Rp50 triliun lebih, 50:50, ini yang kami dorong," pungkasnya.
