Kemendag Memastikan Indonesia Tak Ikut-Ikutan Perang Dagang
- Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terlibat dalam aksi balasan atau polemik dagang antarnegara besar seperti yang disampaikan Cina.
- Indonesia dan Cina sama-sama menghormati prinsip perdagangan multilateral yang adil.
- Kemendag membuka ruang diplomasi untuk menyelesaikan isu perdagangan melalui jalur resmi dan damai.
Jakarta, FORTUNE - Di tengah eskalasi ketegangan dagang global, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan posisinya menyikapi peringatan keras yang disampaikan pemerintah Cina. Beijing sebelumnya melayangkan ancaman akan mengambil langkah balasan terhadap negara mana pun yang dianggap merugikan kepentingannya, termasuk negara-negara yang tengah menjajaki kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).
Menanggapi situasi yang memanas ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, dengan lugas menyatakan Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi balasan atau polemik dagang antara dua kekuatan ekonomi besar tersebut. Ia memastikan pemerintah tetap menjalankan kerja sama perdagangan dengan seluruh mitra dagang secara normal, tanpa terkecuali dengan AS maupun Cina.
"Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita lainnya seperti biasa yang kita lakukan. Jadi, kita tidak melakukan tindakan balasan," kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Senin (21/4).
Djatmiko meyakini, baik Indonesia maupun Cina sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral yang adil. Ia memandang fondasi hubungan dagang antara kedua negara dibangun atas dasar saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing sebagai negara mitra.
"Saya rasa Indonesia dan Cina sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral, dan kita saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing," ujarnya.
Djatmiko juga enggan berspekulasi mengenai potensi langkah yang mungkin diambil oleh Cina terhadap negara-negara yang sedang bernegosiasi tarif dengan AS. Menurutnya, fokus utama Indonesia saat ini adalah memastikan kelangsungan hubungan dagang yang sehat dan seimbang dengan seluruh mitra strategis.
Tanggapan keras pemerintah Cina
Peringatan keras dari Beijing sebelumnya dilaporkan oleh Reuters, Senin (21/4). Kementerian Perdagangan Cina disebut mengkritik kebijakan tarif AS yang mereka anggap manipulatif dan merugikan.
Mereka menyatakan akan menentang keras setiap pihak yang menjalin kesepakatan dengan AS jika hal itu merugikan kepentingan nasional Cina, bahkan siap melakukan tindakan balasan secara "tegas dan timbal balik".
Cina juga berpandangan penyalahgunaan tarif oleh AS berpotensi mengacaukan tatanan perdagangan internasional dan menyeret sistem ke arah "hukum rimba".
Mereka tidak lupa memperingatkan mitra dagangnya agar tidak membuat kesepakatan ekonomi yang dinilai merugikan diri mereka sendiri dengan AS, sebab kesepakatan semacam itu disebut tidak akan menyelesaikan masalah perang tarif.
Situasi ini menjadi relevan bagi Indonesia mengingat saat ini pemerintah tengah aktif menjalani proses negosiasi tarif dengan AS. Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengadakan pertemuan intensif dengan United States Trade Representative (USTR) untuk membahas berbagai isu tarif dan menjajaki format kerja sama baru kedua negara.
Negosiasi ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 60 hari, dan tim teknis dari USTR dan Indonesia pun telah memulai diskusi substantif sejak Jumat (18/4) lalu untuk menyusun mekanisme dan jadwal tindak lanjut.
Kemendag pun telah mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul dinamika atau isu di lapangan akibat ketegangan dagang global ini. Djatmiko memastikan segala persoalan perdagangan yang timbul akan selalu diselesaikan melalui jalur diplomasi resmi yang damai.
"Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan pada forum diplomasi," ujar Djatmiko.
