Mendorong Transisi Energi Hijau Melalui Momentum Presidensi G20
Jakarta, FORTUNE – Isu perubahan iklim dipandang sebagai momok menakutkan dan tegah menjadi sorotan negara dunia. Presidensi G20 yang diemban Indonesia bisa momentum untuk mendorong berbagai kebijakan transisi energi hijau.
Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Masyuri, mengungkapkan Indonesia memiliki posisi strategis di G20 tahun ini dalam pembuatan berbagai kebijakan untuk meredam dampak buruk perubahan iklim. “Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” kata Pahala seperti dikutip Antara (15/1).
Komitmen dunia dalam mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah 1,5 derajat celcius, menjadi sebuah peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk di sektor pembiayaannya. Menurutnya, transisi energi harus terus berjalan, meski banyak tantangan yang harus dihadapi.
Rencana dan target penyediaan energi terbarukan
Kementerian BUMN mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau. “Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan sebesar 51,57 persen atau setara 20.923 megawatt,” ucapnya.
Peta jalan transisi energi Indonesia tertuang dalam strategi besar energi nasional. Dalam peta jalan tersebut, bauran energi baru terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025 dan mencapai 31 persen pada 2050.
Selain itu, diharapkan energi bersih yang digunakan pun berasal dari energi lokal. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian energi nasional.