Menkeu Tunda Pajak Pedagang Marketplace hingga November 2026

Purbaya mengungkapkan kebijakan baru tersebut akan diberlakukan setelah sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Selain mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian.

“Sampai keadaan, saya selalu bilang, kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik. Pasti ada mekanisme untuk membalikkan. Pertumbuhan 5,29 persen kan belum cukup kuat. Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi,” jelas Purbaya.

Secara makro, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,29 persen pada periode kuartal II-2026. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026.  Atas dasar tersebut, pemerintah menilai laju pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi. 

Purbaya menjelaskan pemerintah akan memantau sejumlah indikator lain sebelum memberlakukan pemungutan pajak marketplace, seperti penjualan ritel dan indeks kepercayaan konsumen. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merespons keputusan Menkeu menunda pemungutan pajak pedagang di marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, pemungutan PPh Pasal 22 mulai berlaku pada 1 November 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penundaan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat.

“Penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah,” ujar Inge.

DJP akan membatalkan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Penunjukan akan dilakukan kembali menjelang pemberlakuan kebijakan tersebut.

Marketplace juga akan mengembalikan PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut kepada pedagang dalam negeri. Penundaan ini hanya menggeser waktu pemberlakuan tanpa mengubah substansi kebijakan.

Menyusul penundaan pemungutan PPh Pasal 22, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menghormati langkah pemerintah. Pihaknya akan mengikuti ketentuan yang resmi ditetapkan.

“Keempat marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli) anggota idEA akan mengikuti ketentuan dan arah resmi yang ditetapkan. Berbagai persiapan yang telah dilakukan tetap menjadi modal penting agar implementasi dapat berjalan lebih baik ketika jadwal pelaksanaanya ditetapkan kembali,” jelas Asosiasi idEA.

Pihak idEA menyebut anggotanya telah menuntaskan persiapan teknis untuk memberlakukan kebijakan baru. Hal ini mencakup penyesuaian dan pengujian sistem, penyempurnaan proses bisnis, hingga sosialisasi kepada seller di masing-masing platform.

idEA juga berharap pemerintah dapat menjaga kepastian kebijakan dan komunikasi kepada pemangku kepentingan. Kepastian ini dinilai penting agar seluruh pihak memiliki kejelasan dalam mempersiapkan pelaksanaan aturan.