Pacu Transisi Energi, Pemerintah Bidik Pembangunan 100 PLTS
- Pemerintah mempercepat transisi energi dengan menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW, melibatkan kolaborasi lintas pihak untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- Dalam KTT BIMP-EAGA di Filipina, disahkan dokumen BEV 2035 yang menekankan konektivitas, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan ekonomi kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia, serta Filipina.
- Indonesia memimpin Power and Energy Infrastructure Cluster 2022–2025 yang fokus pada interkoneksi listrik, proyek energi terbarukan, elektrifikasi pedesaan, dan efisiensi energi demi akses energi terjangkau.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah terus memacu transisi energi melalui berbagai strategi, termasuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadali mengatakan, upaya pengembangan energi bersih yang sedang dijalankan salah satunya pengembangan tenaga air di Borneo, Kalimantan, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.
"Kami juga sedang mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk menjadi PLTS 100 GW untuk mengurangi pemakaian fosil. Tentu ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan tugas tersebut," katanya dalam KTT Khusus BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/5).
Saat ini, total PLTS terpasang di Indonesia sudah mencapai 1,5 GW, sedangkan khusus PLTS atap mencapai 895 MW. Berdasarkan data PLN, hingga Maret 2026 PLTS atap yang terhubung ke jaringan listrik perseroan mencapai 11.840 pelanggan dengan total kapasitas modul surya 861 megawatt peak (MWp) dan kapasitas output inverter 768 MW.
Dalam pertemuan tersebut juga disahkan dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035. Dokumen ini menjadi arah pembangunan kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina agar lebih tangguh, inklusif, berkelanjutan, serta kompetitif secara ekonomi. Fokus utamanya mencakup penguatan konektivitas, transformasi sektor pariwisata, dan pengembangan ekonomi kawasan.
Untuk mendukung target tersebut, empat negara anggota membentuk sejumlah klaster pembangunan sektoral. Salah satunya adalah Power and Energy Infrastructure Cluster. Indonesia memegang posisi ketua klaster itu pada periode 2022-2025, selanjutnya diketuai oleh Malaysia untuk periode 2026-2029.
"Hasil dari klaster ini meliputi proyek interkoneksi jaringan listrik, proyek energi terbarukan, elektrifikasi pedesaan, dan program efisiensi energi serta konservasi energi. Program ini akan memperkuat kolaborasi subregional, sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," ujar Bahlil.
Selain proyek lintas kawasan, pemerintah juga menyiapkan langkah transisi energi di dalam negeri melalui peningkatan bauran energi baru terbarukan, pengembangan sumber energi baru seperti hidrogen, nuklir, dan amonia.
Kebijakan lain yang disebut mencakup percepatan kendaraan listrik, penggunaan kompor induksi, efisiensi energi, moratorium pembangunan PLTU baru, serta penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS/CCUS.
