Menaker Minta Pelindungan Pekerja di Era Digital Ditingkatkan

Menaker menyampaikan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi su penting di tengah dinamika era digitalisasi. Ia pun mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk selalu mengutamakan aspek ini sebagai upaya meningkatkan pelindungan para pekerja, termasuk hak-hak pekerja.

“Tujuannya agar pekerja atau buruh kita memiliki pelindungan yang memadai dari sisi K3, agar terhindar dari risiko-risiko seperti kecelakaan kerja,” ujar Menteri Ida.

Sehingga era digitalisasi yang tujuannya untuk memudahkan, menjadikan segala sesuatu lebih efektif dan efisien, tidak menjadikan para pekerja atau buruh tereduksi hak-hak dan kesejahteraannya.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi berbagai tantangan di tahun 2022, Kemnaker mencanangkan tiga resolusi yang tidak sekedar business as usual. Hal ini mau tidak mau harus diterapkan oleh Kemnaker karena masih banyak banyak ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan.

Resolusi pertama adalah pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan di dalam pemulihan ekonomi nasional dari sisi  pembangunan ketenagakerjaan. Kedua, terkait dengan penekanan reformasi birokrasi. Lalu, sebagai resolusi ketiga, Menaker Ida menginginkan setiap unit di Kemnaker dapat berkolaborasi menyukseskan presidensi Indonesia di G20.

Adapun sembilan lompatan ketenagakerjaan yang dijadikan resolusi dalam memulihkan ekonomi nasional antara lain, Transformasi BLK;  Link and Match Ketenagakerjaan; Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja; serta Pengembangan Talenta Muda.

Kemudian, upaya lainnya adalah Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri; Visi baru Hubungan Industrial; Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan; dan Reformasi Birokrasi.

"Saya meyakini bahwa pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan ketenagakerjaan akan menjadi modal dasar bagi kita untuk menjalankan amanah besar Jaminan Kehilangan Pekerjaan di tahun 2022," ujar Ida Fauziyah seperti tertulis di situs resmi Kemnaker.