Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah, bakal tetap dijalankan dengan mengedepankan kajian teknis, keselamatan, perlindungan lingkungan, serta pelestarian kawasan cagar budaya.
Proyek tersebut sempat mendapat penolakan dari warga setempat lantaran dikawatirkan menganggu sumber mata air, pertanian, kawasan hutan, serta situs Candi Gedong Songo.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia, menyampaikan bahwa pengembangan proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan saat ini masih berada dalam tahap eksplorasi dan kelayakan.
"Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, dan setiap tahapan harus didasarkan pada data, kajian teknis, aspek lingkungan, perizinan, serta pertimbangan sosial masyarakat. Eksplorasi dilakukan untuk memastikan potensi panas bumi sekaligus menilai kelayakan pengembangannya," ujar Dwi di Jakarta, Selasa (1/9).
Menurut dia, pengeboran eksplorasi akan ditentukan berdasarkan kajian geologi dan geofisika untuk menemukan target reservoir. Dengan teknologi directional drilling, titik pengeboran di permukaan pun tidak selalu berada tepat di atas sumber panas bumi.
Pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan Candi Gedong Songo. Dwi menyebut, kajian social mapping Universitas Diponegoro pada 2019 yang mengidentifikasi sistem zonasi kawasan meliputi zona inti, penyangga, dan pengembangan.
"Selain lokasi kegiatan, luasan wilayah kerja juga perlu dipahami secara proporsional. Dari total 100 persen wilayah kerja panas bumi, total lahan yang digunakan untuk PLTP berkapasitas 55 MW hanya di bawah 1 persen," katanya.
Dwi menegaskan hasil eksplorasi nantinya menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kelayakan pengembangan. Apabila hasil eksplorasi menunjukkan potensi reservoir yang memenuhi aspek teknis dan ekonomi, serta seluruh persyaratan lingkungan, keselamatan, dan perizinan terpenuhi, proyek dapat dipertimbangkan untuk memasuki tahapan pengembangan berikutnya.
Di samping itu, kebutuhan air, potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pengelolaannya akan menjadi bagian dari proses pemenuhan persyaratan dan perizinan lingkungan. Pemerintah memastikan proses tersebut dilakukan sesuai perizinan lingkungan.
Ia menekankan pengembangan PLTP Gunung Ungaran merupakan proses jangka panjang. WKP Ungaran telah ditetapkan sejak 2007 dan pengembangan dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penelitian dan kajian geosains, penentuan lokasi sumur, persiapan dan pemenuhan perizinan, pengeboran eksplorasi, studi kelayakan, hingga keputusan pembangunan, konstruksi, dan operasi.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLTP Gunung Ungaran direncanakan memiliki kapasitas sekitar 55 MW dengan target operasi pada 2031. Untuk mencapai tahap pembangunan, pengembang terlebih dahulu perlu memperoleh kepastian mengenai karakteristik dan potensi reservoir melalui rangkaian penelitian dan eksplorasi.
Dwi juga menyoroti pengalaman pengembangan panas bumi di Dieng yang dapat menjadi pembelajaran bagi Gunung Ungaran. Di kawasan tersebut, pengembangan energi berjalan berdampingan dengan aktivitas masyarakat, pertanian, pariwisata, hingga kegiatan budaya.
Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan di Gunung Ungaran dengan membangun sinergi antara pengembangan energi dan berbagai potensi di sekitarnya, seperti wisata alam dan geologi, pelestarian budaya, pertanian, serta perlindungan lingkungan dan aktivitas masyarakat.