Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers hasil 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Nusa Dua. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 pada Desember mencapai 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih rendah dari target 4,50 persen dari PDB yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Revisi APBN 2022 yang sebesar Rp2.266,2 triliun, dan tumbuh 30,6 persen dari 2021.
“Defisit APBN 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun atau turun 40,1 persen dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar Rp775,1 triliun. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (3/12).
Defisit tersebut berasal dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target. Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114,0 persen dari target Rp1.784,0 triliun dan tumbuh 31,4 persen dibandingkan penerimaan perpajakan 2021 yang sebesar Rp1.278,6 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp588,3 triliun atau 122,2 persen dari target Rp481,6 triliun. PNBP dalam APBN 2022 juga tercatat tumbuh 28,3 persen dibandingkan dengan 2021 yang sebesar Rp458,5 triliun.
“Kinerja pendapatan negara baik pajak, bea cukai, dan PNBP tercatat luar biasa dalam dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga mulai memulihkan seluruh penerimaan negara,” kata Sri Mulyani.
Realisasi belanja capai 99,5%
Sebaliknya, belanja negara pada 2022 mencapai Rp3.090,8 triliun atau 99,5 persen dari target dalam Perpres 98 Nomor 2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.079,3 triliun atau mencapai 114,1 persen dari target Rp945,8 triliun, serta belanja non-K/L sebesar Rp1.195,2 triliun atau 88,2 persen dari target.
“Belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan kompensasi yang sangat besar, yang sudah kami jelaskan saat kenaikan BBM,” kata Sri Mulyani.
Realisasi subsidi energi dan kompensasi pada 2022 mencapai Rp551,2 triliun atau 109,7 persen dari target Rp502,4 triliun. Sedangkan pada awalnya, subsidi energi dan kompensasi dibidik hanya Rp152,5 triliun.
