Ketahanan Asuransi & Peluang Tumbuh Dengan Regulasi Baru di 2026
- Industri asuransi diuji ketahanannya hingga 2026
- Regulasi baru termasuk skema co-payment dan penguatan underwriting
- Pemerintah prediksi pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,2% di tahun yang sama
Jakarta, FORTUNE – Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, ketahanan kinerja industri asuransi masih akan terus diuji di akhir tahun 2025 dan 2026 mendatang. Apalagi, pada September 2025, total pendapatan premi industri asuransi tercatat sebesar Rp132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06 persen secara tahunan.
Apalagi, pada tahun depan industri juga harus bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.
Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis. Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen.
Direktur Kepatuhan, Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf menyatakan bahwa seluruh kebijakan tersebut diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan.
“Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” kata Hasinah saat diskusi media secara virtual di Jakarta, (9/12).
Ekonomi RI diprediksi tumbuh 5,2% di 2026
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani juga memprediksi perekonomian Indonesia pada 2026 dapat tumbuh stabil berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 5,2 persen year-on-year (yoy).
Pertumbuhan ekonomi ini tentunya didukung oleh kondisi demografi Indonesia yang memiliki porsi penduduk muda yang besar, sehingga dapat menjadi penggerak konsumsi domestik. “Faktor demografi sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, di mana kontribusi dari konsumsi dan investasi itu yang paling besar mendominasi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Aviliani.
Program paket stimulus 8 + 4 + 5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif dimana dana sebesar Rp16,23 triliun akan disalurkan ke masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimis” ujarnya.
Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi. Lembaga ini juga berfungsi sebagai koordinasi lintas K/L dan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90 persen PDB Nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.
