Stimulus Dipotong, Korsel Bakal Lebih Berhemat Tahun Depan

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melakukan penghematan belanja negara pada 2023 dengan memangkas bantuan stimulus pandemi COVID-19. Kebijakan ini sekaligus diambil untuk merespons inflasi di negara tersebut.

Menurut laporan Reuters, dikutip Selasa (30/8), Kementerian Keuangan Korsel mengajukan proposal belanja negara 2023 mencapai 639 triliun won atau lebih dari Rp7.051 triliun. Angka tersebut turun 6 persen ketimbang pengeluaran pemerintah pada tahun ini usai dua anggaran tambahan.

Tingkat belanja itu sekaligus menjadi penurunan belanja secara tahunan yang pertama sejak 2010. Itu dengan catatan tidak ada anggaran tambahan pada tahun depan.

Rencana efisiensi anggaran ini merupakan kebijakan dari Presiden Korsel, Yoon-Suk-yeol, yang baru menjabat pada 2022.

Di sisi lain, langkah pemerintahan saat ini dianggap berbeda ketimbang pemerintah sebelumnya yang royal dalam berbelanja, khususnya dalam menggelontorkan stimulus untuk membantu ekonomi negara keluar dari krisis pandemi.

"Pemerintah mengubah sikap kebijakan fiskalnya sepenuhnya ke 'pembiayaan yang sehat' untuk mengamankan kesinambungan fiskal, meningkatkan kredit eksternal, dan membelanjakan secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang," kata kementerian Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Bank sentral Korea Selatan telah menaikkan suku bunga sebanyak 2 poin persentase sejak Agustus tahun lalu demi menjinakkan inflasi.

Menurut proposal Kementerian Keuangan, defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun depan dipatok mencapai 2,6 persen, atau turun dari perkiraan defisit 5,1 persen tahun ini termasuk belanja tambahan.

Sementara, rasio utang terhadap PDB akan terkoreksi menjadi 49,8 persen dari sebelumnya 50,0 persen.

Demi mencapai target penghematan belanja, pemerintah Korsel menyebut bakal memindahkan sejumlah proyek publik ke sektor swasta. Rencananya, pengeluaran untuk infrastruktur publik akan dipangkas 10,2 persen, sedangkan subsidi dan pengeluaran lain UMKM akan dipotong 18 persen.

Selain itu, gaji pejabat senior di tingkat tertinggi pemerintahan juga akan dipangkas.

Meski demikian, pemerintah Korsel menaksir anggaran untuk biaya kesejahteraan sosial bakal meningkat. Belanja bantuan sosial ini terutama menyasar warga rentan dengan tingkat penghasilan rendah.

Situasi sama terjadi pada anggaran pertahanan yang masih akan tumbuh 2,5 persen. Pasalnya, pemerintah Korsel berikhtiar untuk melakukan modernisasi peralatan militernya dalam rangka mengantisipas ancaman dari Korea Utara.