Jakarta, FORTUNE — Pemerintah menunjuk dua bank pelat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai penyedia rekening massal bagi seluruh masyarakat berusia lebih dari 18 yang belum terjangkau akses perbankan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan skema pembukaan rekening massal ini disiapkan untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pelaksanaan, perbankan akan memadukan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Target utama aksi ini adalah warga negara berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening, di tengah tingkat inklusi keuangan nasional 92,74 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
"Nanti akan dicek. Setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening, bagi yang belum punya rekening," kata Purbaya.
Kebijakan ini berpotensi memberikan tambahan dana murah serta memperkuat likuiditas perbankan, selama dijalankan dengan prinsip tata kelola dan transparansi yang baik.
Pengamat Perbankan, Moch Amin Nurdin, menilai kebijakan ini menjadi peluang sekaligus beban bagi perbankan. Dari sisi peluang, bank dapat memperluas basis nasabah, meningkatkan akuisisi nasabah, serta membuka potensi cross-selling produk keuangan.
Namun, biaya pembukaan rekening, penyediaan kartu atau buku tabungan, pemeliharaan, serta risiko rekening pasif dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan engagement nasabah.
“Keberhasilan tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah rekening, tetapi dari berapa banyak rekening yang aktif dan berkembang menjadi hubungan perbankan yang berkelanjutan,” kata Amin kepada Fortune Indonesia, Rabu (9/9).
Manajemen BRI dan BSI menyambut baik penunjukan tersebut. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan kepemilikan rekening ini diharapkan menjadi pintu masuk masyarakat menuju ekosistem keuangan formal lebih luas.
“Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery.
Dia berharap para nasabah baru tersebut nyaman bertransaksi sehingga tetap menjadi nasabah aktif. Hingga akhir kuartal II-2026, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.581 triliun, tumbuh 6,7 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total 131 juta nasabah individual.
Jangkauan BRI didukung oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637.000 e-channel, 1,13 juta Agen BRILink di lebih dari 60.000 desa, serta aplikasi BRImo yang mencatatkan 49,7 juta pengguna hingga triwulan II-2026.
“Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kami bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan meningkatkan kesejahteraan,” kata Hery.
Di sisi lain, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan pihaknya siap menjalankan amanat sebagai bank agen penyalur bansos tunai dengan terus memperkuat sistem teknologi informasi (TI) untuk mengantisipasi lonjakan nasabah.
“Bagi kami, ini merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, modern, dan inklusif,” kata Anggoro.
Sejak merger pada 2021, BSI telah memperkuat sistem TI yang mendorong jumlah basis nasabah mencapai 24,3 juta dengan dukungan 1.130 jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia. Pembukaan rekening juga dipermudah melalui fitur online onboarding pada aplikasi BYOND by BSI.
Hingga Juni 2026, DPK BSI tumbuh 22 persen (YoY) menjadi Rp393 triliun, disokong oleh peningkatan dana murah (CASA) Rp238 triliun. Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh 15,98 persen (YoY) mencapai Rp340,09 triliun pada seluruh segmen bisnis.