RUPSLB BTN Setujui Rights Issue, Incar Dana Rp4,13 Triliun
Ini alasan dan penggunaan dana rights issue BTN.
Ilustrasi BTN/Shutterstock Antonius SulistyoJakarta, FORTUNE - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui penerbitan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham, dengan harga pelaksanaan dan ratio rights akan disampaikan di dalam prospektus final setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” kata Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo, dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Jakarta, Selasa (18/10)
Incar dana Rp4,13 triliun
Haru mengungkapkan bank dengan kode saham BBTN itu menargetkan dana dengan total nilai Rp4,13 triliun dari penerbitan saham baru ini. Secara terperinci, dana itu mencakup Rp2,48 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN), dan sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik.
Dia memastikan usai rights issue tersebut, tidak akan terjadi perubahan pada persentase saham pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tetap akan menjadi pemegang saham pengendali.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya program pemerintah sejuta rumah,” ujar Haru.
Ini alasan BTN lakukan rights issue
Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi rights issue yang bakal dilaksanakan perseroan, kata Haru. Pertama, kebutuhan perumahan nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada 2021 mencapa 12,7 juta rumah tangga.
“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.
Kedua, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit hingga 2025. Selain itu, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi anak-anak muda.
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan, serta mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.
Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana rights issue, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai Bank Terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi aset.
Proyeksi bisnis perseroan pada 2025 di antaranya, aset di atas Rp550 triliun, pertumbuhan kredit di atas 14 persen dalam 5 (lima) tahun, ROE di atas 16 persen, dan terjaganya rasio kecukupan modal (CAR) pada tingkat optimal untuk mendukung bisnis.
