OJK Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Operasi Binary Option

OJK juga dengan tegas melarang perbankan untuk memfasilitasi transaksi untuk binary option dan robot trading forex. OJK menilai, kedua produk tersebut patut diduga mengandung unsur penipuan, perjudian, atau skema ponzi. 

Tak hanya itu, sebelumnya OJK juga melarang bank memfasitasi kegiatan kripto. Menurutnya, izin untuk aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditi diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan. 

Selain itu, OJK juga telah mengingatkan para influencer agar dalam hal pemasaran produk dan layanan jasa keuangan.

Sekar mengatakan, para influencer diharapkan untuk bisa mengecek dan memastikan legalitas produk yang akan dipromosikan. "Selalu pastikan terlebih dahulu produk dan layanan keuangan tersebut telah memiliki izin (legal) atau tidak," kata Sekar.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing, menekankan bahwa binary option bukan merupakan perdagangan karena tidak ada aset yang diperdagangkan, dan hanya menebak harga naik atau turun dalam kurun waktu tertentu. 

“Binary Option tidak mendapatkan izin dari Bappebti dan transaksinya dilarang,” kata Tongam kepada Fortune Indonesia, Kamis (3/2). 

Menurutnya, terdapat beberapa aturan hukum yang melarang afiliator untuk melakukan penawaran di luar kewajaran, yaitu: Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU nomor 32 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

Tongam menambahkan dalam hal ini langkah dari lembaganya adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dia menyarankan bahwa sebelum berinvestasi, warga harus ingat aspek legal dan logis.