Airlangga: Porsi Impor Minyak RI dari Timur Tengah Sisa 20 Persen
- Pemerintah mengurangi ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah menjadi sekitar 20 persen sebagai bagian strategi diversifikasi pasokan energi di tengah tensi geopolitik global.
- Airlangga menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, menarik investasi, serta memperkuat posisi aset berdenominasi rupiah.
- Pemerintah menyiapkan stimulus Rp26,34 triliun untuk transportasi, pariwisata, vokasi, dan bantuan pangan guna menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengantisipasi dampak El Nino.
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menyatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dari kawasan Timur Tengah terus berkurang sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan saat ini porsi impor minyak Indonesia dari Timur Tengah tinggal sekitar 20 persen.
Menurut Airlangga, pemerintah sengaja memperluas sumber pasokan energi dari berbagai negara demi mengurangi risiko gangguan rantai pasok akibat konflik internasional maupun ketidakpastian geopolitik.
“Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai konflik geopolitik menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau satu sumber pasokan tertentu,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap konflik di Timur Tengah, yang dinilai berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok global, serta arus investasi. Meski demikian, pemerintah memandang penyelesaian konflik melalui jalur damai justru akan membawa dampak positif bagi perekonomian global.
“Perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook, terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan ketidakpastian geopolitik membuat pasar global makin sulit diprediksi sehingga investor cenderung mengambil sikap hati-hati dan menjaga likuiditas. Namun, kawasan Indo-Pasifik dinilai masih menjadi destinasi investasi yang menarik berkat stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang tetap berada di atas 4 persen.
Di dalam negeri, pemerintah juga terus menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Airlangga menilai sinergi dengan Bank Indonesia penting untuk menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah, mengurangi tekanan arus modal keluar, serta mendukung masuknya investasi berkualitas.
“Kerja sama antara fiskal dan moneter ini sudah sangat baik. Kami secara rutin memonitor dana pihak ketiga di perbankan, penyaluran kredit, dan tentu likuiditas di pasar yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Selain memperkuat fondasi domestik, pemerintah terus memperluas akses pasar melalui berbagai kerja sama ekonomi internasional. Proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), keikutsertaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), serta penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas bagi produk nasional.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II-2026, pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus senilai Rp26,34 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari stimulus transportasi dan pariwisata senilai Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun.
Pada sektor pangan, pemerintah mengantisipasi potensi dampak El Nino dengan meningkatkan produksi pertanian dan memperkuat berbagai sarana pendukung, termasuk program pompanisasi guna menjaga ketersediaan air di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.
