Jakarta, FORTUNE- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sepakat membentuk Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Dalam kerja sama ini, SMF akan bertindak sebagai sekretariat.
Ketiganya resmi meneken kerja sama pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menilai perumahan tergolong sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memiliki efek berganda terhadap sektor lain.
Namun, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2020, backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,7 juta pada 2021, menggambarkan bahwa jumlah rumah yang telah dibangun tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terhadap kepemilikan rumah sehingga terjadi kesenjangan.
“Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat,” ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan secara virtual, Rabu (25/1).
Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan merupakan wadah koordinasi antara pemangku kepentingan di sektor pembiayaan perumahan. Sekretariat ini bertujuan membuka jalan bagi terciptanya sebuah rencana kerja bersama pengembangan sektor pembiayaan perumahan.
Rionald mengatakan pemerintah sejak 2010 telah mengalokasikan anggaran program FLPP dengan total Rp79,7 triliun untuk membiayai pembangunan 1,1 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).