Basmi Perdagangan Minerba Ilegal, Pemerintah Luncurkan SIMBARA

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk menertibkan perdagangan minerba ilegal yang menyebabkan hilangnya banyak penerimaan negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan koordinasi yang baik dari semua pihak akan mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan negara melalui sistem tersebut.

“Dengan adanya SIMBARA maka dapat menertibkan perdagangan minerba yang ilegal oleh pelaku usaha baik produsen maupun pedagang perantara yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara,” kata Arifin dalam peluncuran SIMBARA, Selasa (8/3). 

Selain itu, menurutnya, keberadaan SIMBARA dapat mendorong pengawasan terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) khususnya komoditas batu bara. “Dengan adanya SIMBARA maka pengawasan kepatuhan terhadap DMO oleh badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal,” tuturnya.

Di sisi lain, pengembangan sistem tersebut juga akan mendukung fasilitas Online Single Submission (OSS) untuk minerba menjadi cepat dan akuntabel. “Melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi dapat mendukung peningkatan pengelolaan, pencatatan dan pelaporan yang lebih akuntabel dan reliable,” tegasnya.

SIMBARA merupakan sistem aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral batu bara hasil kolaborasi Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia yang didukung dan disupervisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi.