Defisit APBN Naik Tipis Jadi Rp180,4 Triliun atau 0,7% PDB per Mei 2026
- Defisit APBN per Mei 2026 mencapai Rp180,4 triliun atau 0,7% PDB, naik dari bulan sebelumnya namun tetap dinilai terkendali oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
- Keseimbangan primer mencatat surplus Rp58,6 triliun, menunjukkan kondisi fiskal yang lebih berkesinambungan dibandingkan bulan April yang hanya Rp28 triliun.
- Pendapatan negara tumbuh 19,1% menjadi Rp1.185 triliun dengan lonjakan penerimaan pajak 22,1%, sementara belanja negara meningkat 34,4% hingga mencapai Rp1.365,4 triliun.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2026.
“Defisit terjaga, jadi kondisi fiskal amat baik,” kata Purbaya di konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6).
Defisit terjadi karena belanja negara lebih tinggi daripada penerimaan negara. Defisit ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp164,4 triliun, atau 0,64 persen dari PDB.
Keseimbangan primer per April 2026 tercatat surplus Rp58,6 triliun. Purbaya mengatakan bahwa ini menandakan bahwa anggaran negara telah lebih berkesinambungan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. “Dibanding bulan April itu keseimbangan primernya cuma Rp28 triliun, sekarang Rp58,6 triliun,” katanya.
Hingga Mei 2026, pendapatan negara naik 19,1 persen secara tahunan dengan realisasi Rp1.185,0 triliun. Sedangkan, penerimaan perpajakan tumbuh 18,9 persen atau sebesar Rp958,2 triliun. Secara terperinci, penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen dengan nilai Rp834,4 triliun dan kepabeanan dan cukai naik 0,7 persen atau Rp123,8 triliun.
“Ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan kondisi tahun lalu yang full year pertumbuhannya negatif, sekarang positif,” ujarnya.
Purbaya sendiri menargetkan bahwa penerimaan pajak dapat tumbuh 20,5 persen hingga akhir tahun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat tumbuh 19,9 persen atau Rp226,4 triliun.
Belanja negara tumbuh sebesar 34,4 persen dengan nilai Rp1.365,4 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 52,6 persen senilai Rp1.059,3 triliun. “Ini sesuai dengan target, kita selalu ingin mempercepat belanja,” ujarnya.
Secara terperinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 58,9 persen atau senilai Rp517,7 triliun, sementara belanja non K/L tumbuh 47 persen atau Rp541,6 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah tercatat turun 4,9 persen menjadi Rp306,1 triliun.
