Masyarakat Diimbau Penuhi Vaksin Booster 2 Minggu Sebelum Mudik
Imunitas tidak bisa terbentuk secara instan.
Warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga Covid-19 atau booster di Mall Botania Dua, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/3). (ANTARAFOTO/Teguh)Jakarta, FORTUNE – Masyarakat diimbau untuk memenuhi dosis vaksinasi booster, setidaknya dua minggu sebelum melaksanakan mudik.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan imunitas tidak bisa terbentuk secara instan. “Para ahli imunologi sepakat bahwa proses pembentukan antibodi dalam tubuh rata-rata memakan waktu satu sampai dua minggu setelah penyuntikan (vaksin),” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/4).
Pemerintah akan terus mendorong pemberian vaksinasi depada masyarakat menjelang mudik Lebaran 2022. Selain itu, penyesuaian kebijakan aturan perjalanan pun akan selalu mengikuti perkembangan kasus Covid-19. “Fakta ini seharusnya dapat menjadi penyemangat kita untuk segera divaksin dosis penuh dan booster,” ujarnya.
Cakupan vaksinasi booster naik konsisten
Sejak Januari 2022, cakupan vaksinasi booster naik secara konsisten. Pada level nasional, capaian saat ini menyentuh 9,52 persen target Kementerian Kesehatan, atau naik sekitar 15 kali lipat dalam 3 bulan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Selasa (5/4), capaian vaksinasi pertama sudah 196.880.155 orang, sementara vaksinasi kedua 160.107.212, dan vaksinasi booster sudah diterapkan pada 24.046.339 individu.Target sasaran vaksinasi nasional sendiri adalah 208.265.720 individu.
Beberapa daerah, kata Wiku, menunjukkan performa vaksinasi booster yang baik. Di Bali, misalnya, tingkat vaksinasinya mencapai 52 persen dengan pertumbuhan 32 persen hanya dalam waktu 1 bulan.
Masyarakat diminta untuk jujur bila memang sakit
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bersikap jujur pada kondisi kesehatan tubuhnya masing-masing. “Dimohon, setiap pelaku perjalanan dapat bersikap jujur, yaitu dengan tidak bepergian jika dalam kondisi sakit,” ucapnya.
Hal ini dibutuhkan selaras dengan penerapan protokol kesehatan dengan disiplin. Apalagi saat ini setiap instansi terkait mudik–seperti penyedia jasa layanan transportasi, aparat keamanan, petugas kesehatan, dan lainnya–telah melakukan berbagai koordinasi dan komunikasi dalam menerapkan aturan, demi kelancaran pelaksananan mudik Lebaran 2022.
Pemerintah daerah perlu laporkan tingkat kepatuhan prokes
Untuk mendukung pangawasan pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai tingkat wilayah, Wiku meminta aparat terkait, termasuk pemerintah desa maupun kelurahan, untuk selalu melaporkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat di wilayahnya. “Sayangnya, masih sangat sedikit desa atau kelurahan di wilayah masing-masing Provinsi di Indonesia yang telah melaporkan kepatuhan protokol kesehatan,” ujarnya.
Wiku mengatakan kerja sama semua pihak secara bertanggung jawab akan sangat menentukan kebangkitan aktivitas masyarakat dan keberhasilan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di masa Idulfitri. “Adanya relawan, TNI, Polri, dan duta perubahan perilaku yang menjadi aset dalam mengawasi dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan tentunya perlu kita maksimalkan perannya,” katanya.
