Jakarta, FORTUNE — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan pemberian insentif harga solar bagi nelayan tidak akan mengganggu pendanaan program-program lain, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun replanting kakao. Lembaga tersebut menyatakan memiliki kapasitas pendanaan memadai untuk mendukung kebijakan baru pemerintah tersebut.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan mendukung pembiayaan insentif solar untuk nelayan
"BPDP siap support saja," kata Alfansyah saat ditemui di kantor BPDP, Jakarta, Rabu (15/7).
Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan diskon solar bagi kapal nelayan berkapasitas 30 hingga 200 gross tonnage (GT). Kuota yang disiapkan mencapai 400.000 kiloliter.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan kurang dari Rp1,5 triliun. Saat dikonfirmasi mengenai kecukupan dana di tengah berbagai program BPDP, Alfansyah menegaskan seluruh kebutuhan masih dapat dipenuhi.
"Insya Allah cukup," ujarnya saat ditanya apakah pendanaan insentif solar akan memengaruhi program PSR maupun replanting kakao.
Skema tersebut akan menggunakan dana pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dikelola BPDP, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pemerintah akan memberikan insentif Rp3.600 per liter untuk pembelian solar nonsubsidi oleh nelayan. Dengan subsidi tersebut, harga solar yang semula mengikuti harga keekonomian sekitar Rp18.600 per liter dapat ditekan menjadi Rp15.000 per liter.
Airlangga menyebut harga solar nonsubsidi yang dibayar nelayan sempat melonjak hingga sekitar Rp21.300 per liter. Kenaikan biaya bahan bakar itu dinilai membebani operasionalisasi kapal penangkap ikan dan ikut mendorong kenaikan harga ikan di sejumlah daerah.
Ketersediaan dana BPDP dinilai masih cukup kuat menopang tambahan program tersebut. Hingga akhir 2025, BPDP membukukan total penerimaan Rp33,24 triliun.
Kontributor terbesar berasal dari pungutan ekspor CPO yang mencapai Rp31,51 triliun. Sementara itu, penerimaan dari hasil pengelolaan dana mencapai Rp1,62 triliun, yang berasal dari bunga deposito Rp1,16 triliun, jasa giro Rp68,96 miliar, bunga Surat Utang Negara (SUN) Rp391,50 miliar, pengembalian belanja tahun anggaran lalu sebesar Rp93,88 miliar, serta pendapatan lainnya Rp17,36 miliar.
Di sisi pengeluaran, BPDP merealisasikan belanja Rp49,82 triliun sepanjang 2025. Sebagian besar atau Rp47,17 triliun dialokasikan untuk insentif biodiesel dan program hilirisasi perkebunan.
Selain itu, BPDP menggelontorkan Rp1,48 triliun untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Rp524,48 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), Rp297,57 miliar untuk sarana dan prasarana, Rp115,35 miliar untuk riset, Rp78,59 miliar untuk promosi, kemitraan, dan dukungan regulasi, serta Rp153,55 miliar untuk dukungan manajemen.
Meski realisasi belanja lebih besar dibandingkan penerimaan pada 2025, BPDP masih mencatat saldo akhir sebesar Rp18,51 triliun per 31 Desember 2025.