BSD dan PIK Masuk Daftar PSN Pemerintah, Apa Keuntungannya?

Penetapan kawasan-kawasan ini sebagai PSN tentu saja memberikan keuntungan khusus bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengembangkan kawasan ini. Hal ini sesuai dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2, menjelaskan aturan terkait berbagai kemudahan yang bisa didapat proyek dalam daftar PSN. Hal ini bisa berupa kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Selain hal di atas, berikut ini adalah beberapa keuntungan lain yang bisa didapatkan ketika menjadi sebuah PSN:

1. Perizinan
   PP ini mempermudah perizinan untuk PSN, mencakup perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, sampai operasi, pemeliharaan. Sebagai contoh, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan bahwa pemerintah melalui stakeholder terkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.
2. Pembiayaan
   Pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sementara, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan: Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.
3. Jaminan Pemerintah
   Pada pasal 18 ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, pada pasal 2, disebutkan bahwa jaminan pemerintah ini dapat berupa kredit atau pembiayaan pemerintahl kelayakan usaha; KPBU; dan risiko politik.
4. Dampak Sosial
   Pada bab VIII di regulasi ini, pemerintah disebut siap memberikan fasilitas berupa penanganan dampak sosial atas proyek-proyek yang masuk dalam kategori PSN. Kemudahan ini terkait dengan penanganan masalah sosial untuk masyarakat yang terdampak langsung pembangunan PSN.
5. Masalah Hukum
   Sedangkan, pada pasal 46 ayau 1, dijelaskan bahwa proses administrasi akan didahulukan jika ada laporan atau aduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PSN. Dengan demikian, PSN juga akan mendapatkan fasilitas berupa kemudahan penyelesaian masalah hukum yang mungkin terjadi.