Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Prabowo Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa defisit APBN hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp54,6 triliun, setara 0,21 persen terhadap PDB. Angka tersebut diperoleh dari belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara.
“Angka ini masih terkendali dan dalam koridor desain APBN 2026,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2).
Pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp172,7 triliun, atau 5,5 persen dari APBN sekitar Rp3.153,6 triliun. Pendapatan negara ini naik sebesar 9,5 persen (YoY).
Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp33,9 triliun.
Sementara itu, belanja negara hingga Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun, naik 25,7 persen. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp55,8 triliun sedangkan untuk non K/L sebesar Rp76,1 triliun. Serta, tranfer ke daerah mencapai Rp95,3 triliun.
“Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun khususnya untuk mendorong program prioritas, daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonom di kuartal I,” imbuhnya.
Di samping itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp4,2 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp105,6 triliun, atau 15,2 persen dari target pembiayaan tahun ini sekitar Rp689,1 triliun.
“Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber,” ungkapnya.