Comscore Tracker
NEWS

Wapres Pastikan Hak Pekerja Dapatkan Lingkungan Kerja Inklusif

Pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja

Wapres Pastikan Hak Pekerja Dapatkan Lingkungan Kerja InklusifWakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. (tangkapan layar)

by Desy Yuliastuti

Jakarta, FORTUNE - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memastikan tersedianya hak pekerja untuk memperoleh lingkungan kerja yang inklusif dan aman, termasuk saat masa pandemi Covid-19.

"Pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Hal ini dapat diwujudkan setidaknya dalam empat langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja," ujarnya saat menghadiri Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers' Meeting di Bali secara virtual, Rabu (14/9).

Wapres juga mengimbau pemerintah di negara G20 untuk mewujudkan dunia kerja inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi. Sebab Organisasi Perburuhan Internasional memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun 2022 atau bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.

Strategi RI di sektor ketenagakerjaan

Mengutip wapresri.go.id, Wapres mengatakan tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Wapres lantas mengimbau beberapa poin penting bagi pemerintah negara-negara anggota G20 dan mengungkap sejumlah strategi yang diupayakan pemerintah RI di sektor ketenagakerjaan.

Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.

“Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja, paparnya..

Kedua, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

“Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” katanya.

Ketiga, Wapres mengimbau agar pemerintah memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

Terakhir, Wapres juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus.

Terkait hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyampaikan bahwa dalam rangkaian pertemuan dan grup kerja (working group) bidang ketenagakerjaan dan perburuhan G20 sejak Maret lalu, telah disepakati bahwa akselerasi prinsip G20 inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas bersama.

“Pada isu inclusive labour market dan affirmative decent job for person with disability, kita sepakat bahwa pentingnya mengakselerasi prinsip-prinsip G20 terkait integrasi dan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen monitoring terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut,” ujar Ida.

Selain Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan negara-negara anggota G20, turut hadir dalam acara ini, Duta Besar Republik Italia untuk Indonesia Benedetto Latteri.

Related Articles