Comscore Tracker
NEWS

Merger Pelindo, Harus Ada Standar Layanan Pelabuhan

Pelindo II jadi entitas yang bertahan setelah merger.

Merger Pelindo, Harus Ada Standar Layanan PelabuhanANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/rwa.

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE - Merger PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang secara resmi terlaksana pada Jumat (1/10). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi surviving entity dengan peleburan ketiga perusahaan persero lainnya tersebut.

Hal ini menjadi sorotan dari Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi. Dia pun memberikan empat catatan yang perlu diperhatikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pasca-merger BUMN sektor perhubungan, dan logistik ini. “Pertama, peningkatan dan standardisasi pelayanan di semua pelabuhan Pelindo,” kata kata dia, Senin (4/10).

Standarisasi pelayanan Pelindo, kata Setijadi, harus didukung dengan penyamaan proses, sumber daya manusia, serta teknologi fasilitas dengan sistem informasi yang terintegrasi, antar Pelabuhan dan pengguna.

Catatan Kedua, Setijadi menyebut, penataan hub & spoke kepelabuhanan Indonesia dengan tantangan utama mengurangi pelabuhan pintu ekspor-impor. Pembatasan jadi hanya 2-5 international hub port, kata dia, akan meningkatkan volume barang secara signifkan di beberapa pelabuhan hub itu yang berpotensi menarik direct call untuk mother vessel.

Setijadi menyatakan hal itu bisa menjadi strategi penting meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia secara global, termasuk mengalihkan pengiriman yang selama ini melalui Singapura. “Upaya itu yang harus dibarengi dengan penataan jaringan pelabuhan pengumpan atau spoke-nya bukan hal mudah, namun perlu menjadi prioritas dalam jangka Panjang,” ujarnya.

1. Pelindo dapat mengembangkan sistem transportasi multimoda

Ketiga, pengembangan sistem transportasi multimoda. Pelindo, menurut Setijadi, dapat berperan mendorong integrasi pengiriman barang secara end-to-end dengan melibatkan perusahaan pelayaran dan operator transportasi jalan dan rel untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Analisis Pelni dan INSA menunjukkan biaya kepelabuhanan sekitar 31 persen dan biaya transportasi laut sekitar 19 persen, sementara biaya transportasi hinterland mencapai sekitar 50 persen.

Keempat, Pelindo dapat berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan perekonomian antar wilayah. Pada tahun 2020, misalnya, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa 58,75 persen dan Sumatera 21,36 persen.

Pelindo diharapkan akan berperan melalui pelabuhan-pelabuhannya di empat wilayah yang berkontribusi terhadap PDB masih rendah, yaitu Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali-Nusa Tenggara 2,94 persen, dan Papua 2,35 persen.

Menurut UU No. 19/2003 tentang BUMN, selain mengejar keuntungan, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN lainnya adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya.

2. Merger Pelindo guna meningkatkan konektivitas Indonesia

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menjelaskan terkait tujuan dari peleburan empat Pelindo menjadi satu entitas. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk membuat industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan.

"Alhamdulillah,  penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo dalam juga sudah disahkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia pun menambahkan, penggabungan akan  dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global. Integrasi ini menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia.

3. Susunan Komisaris dan Direksi Pelindo yang baru

Setelah dilakukan merger, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi surviving entity. Berikut susunan komisaris dan direksi Pelindo yang baru :

Komisaris Independen (Plt Komisaris Utama): Marsetio

Komisaris Independen: Irma Suryani Chaniago

Komisaris Independen: Heru Sukanto

Komisaris: Antonius Ranier Haryanto

Komisaris: R. Agus H. Purnomo

Komisaris: Didi Sumedi

Komisaris: Sudung Situmorang

Direktur Utama: Arif Suhartono

Wakil Direktur Utama: Hambra

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko: Mega Satria

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Ihsanuddin Usman

Direktur Strategi: Prasetyo

Direktur Investasi: Boy Robyanto

Direktur Pengelola: Putut Sri Muljanto

Related Articles