Mendag Ungkap Kunci India Swasembada Beras Walau Penduduknya Banyak
Pemerintah India mendukung penuh petani beras.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengunjungi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (11/7). (Dok. Kemendag)Jakart, FORTUNE – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan kunci India berhasil mencetak swasembada beras sampai bisa mengekspor ke luar negeri.
Dia mengeklaim informasi tersebut langsung dia dapatkan dari Menteri Perdagangan dan Industri India, Shri Piyush Goyal, ketika keduanya bertemu tempo hari.
“Semua sistem mereka pake koperasi, tidak ada konglomerasi,” kata dia saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/9).
Secara statistik, India sanggup memproduksi 7 juta ton beras per tahun, dengan kebutuhan domestik 4 juta ton dan total menduduk 1,4 miliar jiwa. Negara tersebut menghasilkan pupuk untuk pertaniannya melalui koperasi.
Sedangkan di Indonesia, menurut Zulkifli, kebutuhan petani seperti pupuk dikuasi oleh konglomerasi dan perusahaan BUMN.
“Kalau di kita pupuk diatur terlalu banyak pihak. Begitu sawah perlu pupuk, petani kesulitan, sedangkan kalau panen ada. Ini tak selesai-selesai,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Zulhas, pemerintah India mendukung petani dengan memberikan subsidi dari berbagai kebutuhan seperti pupuk dan pembiayaan lain, sampai infrastrukturnya, seperti irigasi.
Zulkifli pun meyakini India dapat swasembada beras karena kebijakan pemerintahnya sangat mendukung petani.
“Jelas kebijakan tidak ada ambigu. Jadi, pemerintah sana all out subsidi habis-habisan,” katanya.
India setop ekspor pangan
Kendati mengalami surplus, India memutuskan untuk menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurut Zulkifli, langkah tersebut akan mempengaruhi harga pangan dunia.
"India juga akan melarang gula, dan itu dampak ke psikologinya akan besar. Bawang putih mahal sekali. India melarang ekspor bawang putihnya mulai sekarang. Termasuk bawang bombai enggak boleh diekspor. Jadi akan ada gejolak," ujarnya.
India menyetop ekspor sejumlah bahan pangan untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Apalagi menurut Zulkifli harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi tinggi di dalam negeri.
"Iinflasinya 8 persen. Segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," katanya.
