Harga TBS Belum Sesuai Ketetapan Setelah Keran Ekspor CPO Dibuka

Di sisi lain, Gulat melihat belum stabilnya harga TBS di tingkat petani lantaran para eksportir sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) masih ragu untuk mengambil keputusan. Ini setelah pemerintah mewacanakan kembali pemenuhan kebutuhan domestik.

"Tentu ini menjadi pertanyaan bagi stakeholder sawit. Karena Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto tidak dengan rinci menjelaskan tata cara pelaksanaan DMO tersebut. Apalagi DMO dan DPO pernah gagal sebelumnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberlakuan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. 

Pemberlakuan kembali aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan pembukaan kembali ekspor minyak goreng dan CPO. Dengan kebijakan DMO dan DPO, ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri diharapkan dapat terjamin.

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dengan penerapan DMO oleh Kemendag dan DPO yang mengacu pada kajian BPKP. Ini juga akan ditentukan oleh Kemendag,” kata Airlangga dalam keterangan resminya secara virtual, Jumat (20/5).

Dalam penjelasannya, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga jumlah DMO sebesar 10 juta ton minyak goreng. Dari jumlah tersebut, 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton sebagai stok atau cadangan minyak goreng.

“Kemendag akan menetapkan besaran jumlah DMO yang perlu atau harus dipenuhi masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat secara merata dan tepat sasaran," ujarnya.