Ini Daftar Negara yang Warganya Tak Boleh Masuk RI Karena Omicron

Luhut mengatakan masih banyak hal-hal yang belum diketahui Indonesia mengenai varian Omicron. Namun, penelitian yang ada menunjukkan bahwa varian ini menyebar lebih cepat, meski potensi risikonya lebih ringan. “Berita baiknya, sampai saat ini tingkat kematian karena Omicron masih rendah, meski kita tetap masih harus menunggu informasi tambahan,” katanya.

Pemerintah terus mewaspadai lalu lintas warga dari berbagai negara. Oleh sebab itu, pemerintah berencana melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan. Salah satunya dengan meningkatkan masa karantina dari 10 hari menjadi 14 hari. Perpanjangan masa karantina ini mempertimbangkan kondisi penyebaran varian Omicron bila ke depan semakin meluas.

Pemerintah, kata Luhut, juga akan kembali menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan WNI dan WNA itu tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada. "Pemerintah selanjutnya mengkaji kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang akan pulang ke Tanah Air," kata Luhut.

Luhut pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika sifatnya tak mendesak. Dia juga mengimbau untuk tidak egois, dan membantu pemerintah dalam meminimalkan peluang masuknya virus varian baru Omicron ke Indonesia.

“Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya mengajak kita semua untuk menahan diri, jangan egois untuk tidak berpergian ke luar negeri terlebih dahulu agar meminimalisir dampak masuknya varian Omicron ke Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Luhut mengatakan kasus aktif dan perawatan di rumah sakit Jawa–Bali juga masih menunjukkan tren penurunan. Kemudian untuk cakupan vaksinasi umum dan lansia di Jawa–Bali juga terus meningkat. Namun, pemerintah juga terus mendorong beberapa daerah di Jawa–Bali yang tingkat vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

“Meski kasus terkendali pada tingkat rendah, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus, terutama mengantisipasi lonjakan karena varian Omicron. Pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat,” tuturnya.