Jakarta, FORTUNE - Di tengah tekanan sanksi internasional, Iran mengambil langkah tak biasa dengan memanfaatkan aset kripto sebagai instrumen transaksi lintas laut. Pemerintah negara tersebut mulai mewajibkan penggunaan Bitcoin sebagai “tarif tol” bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, sebagai upaya menjaga arus ekonomi tetap berjalan di tengah pembatasan sistem keuangan global.
Juru Bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, mengatakan, besaran tarif yang dikenakan adalah setara dengan 1 Dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp17.122 per barel minyak yang dibawa oleh kapal tersebut. Ia menyebut, penggunaan Bitcoin merupakan upaya untuk memanfaatkan sistem keuangan yang berada di luar kendali dan jangkauan pemerintah AS.
Melansir trmlabs.com, implementasi skema ini telah berjalan sejak Maret 2026 melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin maupun yuan Tiongkok. Dalam praktiknya, biaya yang dikenakan kepada operator kapal dapat mencapai hingga US$2 juta per pelayaran, bergantung jenis dan kapasitas kapal.
Hosseini mengatakan, setiap kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz diwajibkan lebih dulu mengirimkan email kepada otoritas Iran yang berisi informasi mengenai jenis muatan yang dibawa. Setelah dilakukan penilaian, kapal akan dikenakan tarif sesuai ketentuan. Kapal baru diizinkan melintas setelah pembayaran diselesaikan.
"Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi," kata Hosseini mengutip Financial Times, Senin (13/4).
Ia menuturkan bahwa proses penilaian tersebut diberlakukan guna memastikan tidak ada kapal yang membawa senjata saat melintasi selat tersebut. Sementara itu, komoditas lain, termasuk minyak, tetap diperbolehkan untuk lewat.
"Semua barang bisa lewat, tetapi prosedurnya akan memakan waktu untuk setiap kapal, dan Iran tidak terburu-buru," katanya, ujarnya
Adapun mekanisme pembayaran dilakukan melalui proses berlapis. Operator kapal terlebih dahulu berkoordinasi dengan perantara yang berafiliasi dengan IRGC, dengan menyerahkan dokumen penting seperti data kepemilikan kapal, bendera, muatan, pelabuhan tujuan, hingga daftar awak dan pelacakan AIS.
Selanjutnya, otoritas Iran melakukan verifikasi menyeluruh, termasuk menilai keterkaitan kapal dengan negara tertentu seperti Amerika Serikat atau Israel. Kapal dari negara yang dianggap bermusuhan akan ditolak. Iran juga menerapkan sistem klasifikasi lima tingkat berdasarkan hubungan diplomatik, yang memengaruhi besaran tarif yang dikenakan.
Dalam struktur biaya, kapal tanker minyak dikenakan tarif sekitar US$0,50 hingga US$1 per barel, sementara kapal jenis Very Large Crude Carrier (VLCC) dengan kapasitas sekitar 2 juta barel dapat dikenakan biaya hingga US$2 juta. Untuk kapal non-tanker, tarif ditentukan melalui negosiasi individual.
Pembayaran dilakukan menggunakan yuan melalui sistem Bank Kunlun/CIPS atau dalam bentuk kripto seperti Bitcoin. Setelah transaksi selesai, kapal akan memperoleh kode akses komunikasi radio (VHF) serta pengawalan militer dari IRGC untuk melintasi jalur yang telah ditentukan di sekitar Pulau Larak.
Selain menjadi sumber pendapatan, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Melalui sistem verifikasi tersebut, Iran memastikan kapal yang melintas tidak membawa muatan terlarang seperti senjata, meskipun komoditas energi seperti minyak tetap diizinkan setelah memenuhi kewajiban pembayaran.