Jadwal Pencairan Gaji PNS 2025, Ini Bocoran Tanggalnya!
- Jadwal pencairan gaji ke-13 PNS pada Juni 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan ketentuan pencairan gaji ke-13 PNS mulai bulan Juni 2025.
- Gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja (tukin), serta besaran yang bervariasi tergantung golongan dan masa kerja.
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah resmi menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Negara lainnya pada 2025. Gaji ke-13 PNS ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pendidikan anak para pegawai negara.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gaji ke-13 akan mulai dibayarkan pada Juni 2025 yang bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.
"Gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025. Diharapkan ini bisa membantu kebutuhan masyarakat terutama saat anak-anak masuk sekolah," ujar Prabowo dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (6/5).
Aturan mengenai jadwal pencairan gaji ke-13
Pemerintah menetapkan ketentuan pencairan gaji ke-13 PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025. Dalam pasal 15 beleid tersebut dijelaskan bahwa:
Gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025.
Jika pencairan belum bisa dilakukan pada bulan tersebut karena alasan tertentu, maka pembayaran dapat dilakukan setelah bulan Juni 2025.
Sesuai ketentuan itu, gaji ke-13 PNS kemungkinan cair mulai pertengahan tahun 2025. Namun, realisasi pencairan dapat menyesuaikan kesiapan anggaran tiap instansi pusat dan daerah.
Rincian gaji ke-13 PNS 2025
Pemerintah telah merinci beberapa komponen yang akan membentuk gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan berdasarkan PP No. 11 Tahun 2025. Gaji ke-13 ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja (tukin).
Untuk ASN atau PNS yang berada di bawah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), komponen gaji ke-13 meliputi:
Gapok (Gaji Pokok)
Tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan anak)
Tunjangan pangan (beras)
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
Tunjangan Kinerja (Tukin), sesuai dengan pangkat dan jabatan.
Bagi ASN daerah, komponen yang diberikan adalah gapok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Ada tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang maksimal sebesar penghasilan bulanan.
Sementara itu, pensiunan yang menerima gaji ke-13 akan mendapatkan uang pensiun bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran gaji pensiunan ditentukan oleh golongan dan jabatan terakhir saat aktif bekerja. Jadi, setiap pensiunan mendapatkan gaji ke-13 yang variatif.
Besaran gaji ke-13
Besaran gaji pokok PNS tahun 2025 mengacu pada PP No. 5 Tahun 2024, berikut kisarannya.
Golongan I: Rp1.685.700 – Rp2.901.400
Golongan II: Rp2.184.000 – Rp4.125.600
Golongan III: Rp2.785.700 – Rp5.180.700
Golongan IV: Rp3.287.800 – Rp6.373.200
Jumlah gaji ke-13 yang diterima bergantung pada golongan, masa kerja, serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan.
Kemudian PP No. 11 Tahun 2025 juga mengatur gaji ke-13 bagi pegawai non-ASN dan pejabat lembaga nonstruktural. Berikut daftarnya.
1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural
Ketua/Kepala: Rp31.474.800
Wakil Ketua: Rp29.665.400
Sekretaris/Anggota: Rp28.104.300
2. Pegawai Non-ASN Setara Eselon
Eselon I: Rp24.886.200
Eselon II: Rp19.514.800
Eselon III: Rp13.842.300
Eselon IV: Rp10.612.900
3. Pegawai Non-ASN Berdasarkan Pendidikan & Masa Kerja
SD/SMP
Masa Kerja ≤10 th: Rp4.285.200
>10–20 th: Rp4.639.300
>20 th: Rp5.052.600
SMA/D1
Masa Kerja ≤10 th: Rp4.907.700
>10–20 th: Rp5.347.400
>20 th: Rp5.861.500
DII/DIII
Masa Kerja ≤10 th: Rp5.488.500
>10–20 th: Rp5.966.100
>20 th: Rp6.524.200
S1/DIV
Masa Kerja ≤10 th: Rp6.591.000
>10–20 th: Rp7.160.500
>20 th: Rp7.825.800
S2/S3
Masa Kerja ≤10 th: Rp7.764.100
>10–20 th: Rp8.357.500
>20 th: Rp9.050.500
Besaran ini merupakan jumlah maksimal dan bisa berbeda tergantung kebijakan instansi masing-masing. Jadi, pastikan Anda selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Keuangan dan instansi Anda untuk jadwal pasti pencairan.
