Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menyampaikan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya risiko akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengungkapkan salah satu langkahnya meminta kilang swasta memprioritaskan penyaluran hasil produksinya kepada Pertamina Patra Niaga.
"Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta yang tadinya produksinya dijual kepada industri, diberikan produksinya penawaran pertama kepada PT Pertamina Patra Niaga yang LPG-nya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat," katanya dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (8/4).
Sejalan dengan itu, pemerintah akan melakukan pengaturan konsumsi BBM dan LPG, dan mengalihkan negara pengimpor yang tadinya berasal dari Timur Tengah ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia dan negara-negara di ASEAN seiring penutupan selat Hormuz.
Laode pun meminta agar seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak mentah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dibandingkan ekspor minyak mentah.
"Artinya, yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri," ujarnya.
Di sisi lain, pemanfaatan kilang dalam negeri akan dioptimalkan. Laode mencontohkan proyek RDMP Balikpapan yang selama ini memproduksi polipropilena dengan nilai ekonomi relatif tinggi.
"Produk ini kemudian dikurangi produksinya dan bahan baku naftanya kemudian digeser untuk memperkaya produk LPG, memperkuat pasokan LPG secara nasional," katanya.
Kementerian ESDM tengah mengupayakan tambahan pasokan LPG, baik melalui impor maupun peningkatan produksi dalam negeri. Selain itu memprioritaskan LPG 3 kg, serta menjajaki sumber pasokan LPG alternatif dari sejumlah negara di kawasan Asia dan ASEAN.
Pada 2025, impor minyak bensin tercatat mencapai 60,18 persen dari kebutuhan. Sementara pada 2026, Laode menyebut porsi impor minyak bensin sedikit lebih rendah menjadi sebesar 59 persen dari kebutuhan. Adapun, kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter per hari, dan pada 2026 hingga Februari, kebutuhan sedikit menurun menjadi 99.661 kiloliter per hari.
Sementara itu, kebutuhan minyak solar menunjukkan tren peningkatan. Meski demikian, ketergantungan impor berhasil ditekan dari 12,17 persen pada 2025 menjadi 6,26 persen pada 2026 hingga Februari. Secara volume, kebutuhan solar tercatat sebesar 110.932 kiloliter per hari pada 2025 dan meningkat menjadi 111.356 kiloliter per hari pada awal 2026.
Jika dirinci, konsumsi solar subsidi (JBT) mencapai 50.466 kiloliter per hari pada 2025 dan naik menjadi 52.373 kiloliter per hari pada 2026 hingga Februari. Sebaliknya, solar non-subsidi mengalami penurunan dari 60.466 kiloliter per hari pada 2025 menjadi 58.983 kiloliter per hari pada 2026 periode yang sama.
Sementara itu pada awal tahun ini hingga Februari, ketergantungan impor LPG meningkat menjadi 83,97 persen dari total kebutuhan. Untuk kebutuhan LPG nasional tercatat sebesar 25.000 metric ton per hari pada tahun lalu dan sedikit meningkat menjadi 26.000 metric ton per hari pada tahun 2026 hingga Februari akhir.