Jokowi Minta BPDLH Prioritaskan Masalah Sampah dan Mangrove

Penanganan sampah, merupakan salah satu prioritas yang sudah digaungkan sejak lama, namun belum pernah tuntas hingga saat ini. “Mau membuat apa, insinerator saja, urusan yang namanya tipping fee sampai sekarang itu di Solo belum,” ujarnya. “Jadi gubernur di DKI, Sunter itu, kita mulai. Sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan.”

Bila anggaran tersebut berada di BPDLH, Jokowi minta diprioritaskan untuk penanganan sampah, sehingga tak menyebar ke laut, sungai, ataupun menjadi kotoran sebuah kota. "Mau pakai sistem apapun, silakan, tapi selesai, gitu lho,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memeriksa para Gubernur, terkait penyelesaian urusan insinerator dan tipping fee. Namun, tak ada satu pun yang menunjuk jari. “Karena saya tahu, belum ada, belum. Ini harus segera diselesaikan. Barangnya nyata, dananya ada, tapi belum beres-beres urusan satu ini,” ujarnya.

Prioritas berikutnya terkait rehabilitasi mangrove. Faktanya, banyak hutan mangrove yang perlu diperbaiki, padahal keberadaannya memiliki dampak signifikan pada kelestarian lingkungan hidup.

“Saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu. Bibitnya bisa dihitung. Jangan nanti kayak dulu-dulu kalau penanaman pohon, ‘Penanaman Satu Miliar Pohon’, saya hadir sering sekali itu. Saya jamin yang ditanam itu enggak ada seribu,” kata Jokowi.

Menurutnya, untuk urusan rehabilitasi mangrove, semua pihak yang terkait perlu untuk merealisasikan bibit di nursery sesuai yang direncanakan, semua harus terkendali. “Enam juta ada, ya itu berarti bener enam juta. Nah sekarang kalau bibitnya sudah ada, ditanam di mana tahapan kedua? Di kabupaten A, B, C, D, sudah bagi saja," ujarnya.

Jika dari sebagian bibit yang ditanam ada yang mati, dia meminta agar  segera diganti dengan bibit baru sesuai target semula. 

Presiden berharap BPDLH bekerja dengan cara yang berdampak konkret, sehingga bisa betul-betul bermanfaat. Menurutnya, BPLDH bisa mengelola biaya penanaman dan pemeliharaan nursery bibit mangrove bersama provinsi. Namun, ia meminta antara target dan realisasi harus konkret, termasuk komitmen dari setiap pemerintah daerah.

Sedangkan untuk sampah, lahannya bisa dulu dipersiapkan. "Lahannya sudah dibebaskan sudah, pemerintah pusat masuk. Ini saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan. Konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan,” ujar Jokowi.