Jokowi Sebut Area Depo Pertamina Tak Bisa Ditinggali, Apa Solusinya?
Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Tanah Merah, kawasan pemukiman yang berdekatan dengan lokasi kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara tidak bisa ditinggali. Lalu, apa solusinya?
Presiden menegaskan bahwa area dekat Depo Plumpang adalah zona bahaya. “Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI,” ujarnya seperti dikutip dari laman setpres, Senin (6/3). “Zona ini harusnya zona air, entah dibuat sungai, entah dibuat arus, melindungi dari objek vital yang kita miliki.”
Tak hanya di Plumpang, hal ini juga berlaku untuk depo lain yang beroperasi di sekitar permukiman warga. “Harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi sudah saya sudah perintahkan semuanya mengenai itu,” katanya.
Buffer zone
Presiden dalam waktu dekat masalah pemukiman ini harus segera ditindak lanjuti, baik dari pihak Pertamina atau Gubernur DKI. Sebelumnya, sudah terdapat wacana pembentukan buffer zone (jarak) antara permukiman warga dengan Depo di Plumpang selebar 50 meter, namun hingga kini belum terwujud.
“Dulu sudah direncanakan dibuat air di kanan-kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai pada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah Merah ini padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” ujarnya.
Polemik izin tinggal warga
Sebelumnya, anggota komisi B DPRD DKI dari fraksi PDI-P, Girlbert Simanjuntak, mengatakan bahwa lahan yang ditempati warga itu adalah milik PT Pertamina dan tidak boleh ditempati. Namun, pada saat Gubernur Anies Baswedan menjabat sempat memberikan izin mendirikan bangunan (IMB). “Yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/3).
Namun, hal ini pun dibantah Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menuurtnya, hal ini tak ada berhubungan, karena Anies sudah selesai menjabat dan sudah mempertanggungjawabkan jabatannya.
"Sebaiknya PDI-P menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD DKI yang adalah kader PDI-P. Apakah ada catatan khusus atas Depo Plumpang? Kalau tidak ada, berarti Anies clear,” katanya.
Jumlah korban
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, hingga Senin pagi, jumlah korban jiwa akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang mencapai 18 jiwa. Selain itu, korban yang masih dirawat inap mencapai 37 jiwa dan 214 jiwa masih berada di lokasi pengungsian Kantor PMI Jakarta Utara.
"Saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kebakaran ini, karena melindung warga dan memastikan keselamatan warga adalah hal yang paling utama," ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, M Ridwan Ibrahim.
Masih didalami
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan penyebab sementara kebakaran di Depo Plumpang pada Jumat (3/2) malam, diduga akibat gangguan teknis berupa tekanan berlebihan saat petugas sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertamax.
Namun, dugaan ini masih berdasarkan pada informasi awal, sedangkan kasus ini masih terus didalami oleh kepolisian bersama pihak terkait. "Sifatnya teknis. Sehingga nanti bisa kita jelaskan secara scientific crime investigation tentang peristiwa yang sebenarnya. Khususnya terkait sumber api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran," ujarnya dalam keterangan.
