Jakarta, FORTUNE – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah belakangan tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga menghambat proses produksi dan pengoperasian industri. Organisasi tersebut meminta pemerintah memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional guna menjaga daya saing ekonomi.
Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan pemadaman listrik harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh.
“Ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu sistem yang terpusat. Dibutuhkan lebih banyak titik-titik keandalan yang dapat saling menopang ketika terjadi gangguan,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).
HKI saat ini menaungi lebih dari 170 kawasan industri yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia timur. Kawasan tersebut menjadi lokasi operasi ribuan perusahaan nasional dan multinasional pada sektor manufaktur, petrokimia, logistik, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, mineral, pusat data, hingga industri berteknologi tinggi yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.
Menurut Ma’ruf, bahkan gangguan listrik yang hanya berlangsung beberapa menit dapat menimbulkan kerugian ekonomi jauh lebih besar. Saat aliran listrik terputus, proses produksi yang terintegrasi bisa berhenti, bahan baku berpotensi rusak, produk gagal diproses, jadwal pengiriman tertunda, rantai pasok terganggu, hingga perusahaan harus menanggung biaya tambahan guna mengoperasikan sistem cadangan.
Risiko tersebut dinilai lebih besar pada industri dengan proses berkelanjutan seperti petrokimia, baja, semikonduktor, pusat data, farmasi, dan sektor lain yang membutuhkan waktu lama dalam memulihkan operasi setelah terjadi gangguan listrik.
HKI juga mengingatkan tantangan ke depan akan kian besar seiring masuknya investasi pada proyek hilirisasi mineral dan pengembangan industri kecerdasan buatan (AI) yang memerlukan pasokan energi dengan tingkat keandalan tinggi.
Demi mengatasi persoalan tersebut, HKI mendorong pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri memperoleh Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (WILUS) dan membangun pembangkit listrik sendiri sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.
Menurut Ma’ruf, banyak kawasan industri sebenarnya memiliki kemampuan finansial, kesiapan teknis, dan kebutuhan riil dalam mengembangkan sistem ketenagalistrikan mandiri yang terintegrasi dengan jaringan nasional. Namun, upaya tersebut masih terkendala proses perizinan dan regulasi.
“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri. Industri membutuhkan kepastian. Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri, dan ribuan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi, maka pasokan energi harus memiliki tingkat kepastian yang setara,” katanya.
HKI menyatakan usulan tersebut bukan untuk mengurangi peran PLN sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Sebaliknya, kawasan industri diharapkan dapat menjadi mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industry, captive power, sistem penyimpanan energi berbasis baterai, maupun energi terbarukan yang tetap terhubung dengan jaringan nasional.
Menurut HKI, model semacam ini telah diterapkan di berbagai negara industri maju yang kawasan manufakturnya diberi ruang membangun sistem energi sendiri yang terintegrasi dengan jaringan utama, sehingga dapat menjadi cadangan ketika terjadi gangguan dan meminimalkan risiko pemadaman.