Pemerintah AS shutdown pada tahun 2025 karena kebuntuan negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat dalam menyusun anggaran untuk tahun fiskal 2026.
Dampak langsung shutdown dirasakan pada layanan publik, pegawai pemerintah, dan perekonomian AS.
Hingga saat ini, pemberlakukan shutdown masih terjadi dan belum bisa dipastikan kapan pemerintah AS akan membuka kembali pemerintahan.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melakukan government shutdown atau penghentian kegiatan pemerintah federal pada Rabu (1/10) dini hari, waktu setempat.
Kejadian ini tercatat sebagai penutupan yang terjadi pertama kalinya dalam tujuh tahun, sejak shutdown pada tahun 2018. Penutupan yang tengah melanda pemerintah AS terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran untuk tahun fiskal baru.
Berikut rangkuman terkait kronologi Government Shutdown di Amerika pada tahun 2025.
Pada setiap tahun, Kongres AS biasanya menyusun undang-undang pengeluaran untuk sebagian besar lembaga pemerintahan secara terperinci.
Dilansir BBC, kebuntuan politik di Kongres menjadi penyebab utama yang memicu terjadinya US government shutdown. Ketika Kongres harus menyetujui dana pemerintah sebelum 1 Oktober, kebuntuan memuncak antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait subsidi asuransi kesehatan Obamacare.
Perselisihan prioritas anggaran antara kedua kubu berlangsung sengit hingga tidak kunjung mencapai kata sepakat sebelum batas waktu berakhir.
Rancangan undang-undang yang telah disahkan di DPR atau majelis rendah, tetapi belum lolos di Senat. Dalam aturan pemerintah AS, RUU tersebut harus disetujui oleh DPR atau Senat untuk disahkan oleh presiden.
Kronologi Amerika shutdown di tahun 2025 dilatarbelakangi oleh gagalnya kesepakatan anggaran, khususnya anggaran kesehatan. Anggaran ini berkaitan dengan kelanjutan subsidi premi dalam skema Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare.
Partai Republik mendominasi kedua kamar Kongres, baik Senat dan DPR AS. Namun, mereka kekurangan 60 suara untuk meloloskan RUU anggaran dan menyebabkan Partai Demokrat memiliki pengaruh dalam hal tersebut.
Demokrat menolak “RUU Republik” dengan alasan akan mempersulit rakyat AS untuk mengakses layanan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Demokrat memajukan kebijakan layanan kesehatan yang diusungnya.
Dalam hal ini, Demokrat menyuarakan perpanjangan kredit pajak agar asuransi kesehatan lebih terjangkau bagi masyarakat AS. Mereka juga mengusulkan pembatalan pemotongan dana Medicaid yang dilakukan oleh Trump.
Demokrat menentang pemotongan anggaran untuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH) dalam Obamacare. Hal tersebut yang tidak diterima oleh Republik.
Negosiasi yang tak mencapai kata sepakat membuat pemerintah AS resmi memberlakukan government shutdown pada Rabu (1/10), dini hari pukul 00.01 waktu setempat. Peristiwa ini tercatat sebagai penutupan pemerintah pertama dalam tujuh tahun terakhir.
Dilansir USA Today, Trump dan Republikan menyebut Demokrat ingin memberikan layanan kesehatan kepada imigran ilegal dan menyebabkan penutupan pemerintah. Demokrat berpendapat bahwa Republik dan presiden tidak bernegosiasi dengan itikad baik.
Republik tampak yakin bahwa Partai Demokrat akan menanggung beban publik. Dilansir The Guardian, beberapa platform resmi lembaga pemerintah menyalahkan Partai Demokrat atas penutupan pemerintahan secara eksplisit.
Pesan politik tersebut mungkin merupakan pelanggaran Undang-Undang Hatch, yang melarang pegawai negeri sipil terlibat dalam aktivitas politik partisipan.
Keputusan ini pun menuai berbagai respon dari berbagai pihak, baik nasional hingga internasional. Tidak sedikit analis kebijakan yang memandang pemerintah gagal memberikan solusi tepat waktu.
Konfrontasi anggaran berpotensi terjadi dalam dinamika politik di AS. Perselisihan anggaran yang melibatkan Partai Republik dan Demokrat ini membawa dampak signifikan.
Dilansir BBC dan Reuters, ada sekitar 750 ribu atau 40 persen dari pegawai pemerintah diperkirakan cuti tidak berbayar. Beberapa lembaga besar, termasuk lembaga penelitian, taman nasional, hingga museum, terpaksa untuk menghentikan layanan mereka.
Sejumlah analisis memprediksi kronologi Amerika shutdown bisa mengurangi sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase pertumbuhan ekonomi di setiap minggu selama periode berlangsung. Dampak yang relatif rendah ini mungkin menjadi alasan pasar saham tampaknya mengabaikan ancaman terbaru ini.
Namun, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai negeri sipil bisa memberikan dampak besar. Perekonomian AS yang telah terpukul akibat tarif Trump dan risiko potensi risiko tersebut bisa menambah ketidakpastian.
Kondisi tersebut bisa memberikan tekanan pada stabilitas nasional dan memengaruhi kepercayaan publik pada efektivitas pemerintahan.
Memasuki hari ketiga, pada Jumat (3/10) waktu setempat, pemberlakukan shutdown di pemerintah AS masih berlangsung. Situs resmi The White House terpantau menerapkan status shutdown.
Dilansir CBS News, belum ada tanda-tanda para senator akan menyelesaikan kebuntuan yang terjadi. Senat gagal memajukan rencana untuk memperpanjang pendanaan federal dan mengakhiri government shutdown.
Dilansir BBC, Senator AS untuk keempat kalinya belum berhasil meloloskan proposal untuk membuka pemerintah federal, yang mendorong penutupan berlangsung hingga minggu depan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu dengan tetap teguh pada pokok bahasan yang diperdebatkan.
Penutupan pemerintahan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Semua keputusan sangat bergantung pada kompromi kedua kubu yang bersitegang.
Demikian informasi mengenai kronologi Amerika shutdown karena kegagalan menyepakati anggaran negara. Semoga bermanfaat!
Pemerintah AS tutup terjadi karena kebuntuan negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat dalam menyusun anggaran untuk tahun fiskal 2026.
Hingga saat ini, pemberlakukan shutdown masih terjadi dan belum bisa dipastikan pemerintah AS akan membuka kembali pemerintahan.
Penutupan pemerintah AS bukan pertama kali terjadi di tahun 2025. Sebelumnya, penutupan pemerintah terakhir terjadi pada bulan Desember 2018 hingga Januari 2019 di masa pemerintahan Donald Trump.